Breaking News:

Pemprov Baru Terima Dokumen P2D, Gubernur Babel Setuju Menolak Kapal Isap

Rustam mengaku masih ada yang belum memahami bahwa seolah pertambangan sudah menjadi kewenangan di provinsi.

istimewa

MANGGAR, POS BELITUNG - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi menyetujui surat penolakan terhadap kapal isap produksi (KIP) Kamilah yang diajukan Bupati Belitung Timur (Beltim) Yuslih Ihza beberapa waktu lalu.

Persoalannya, jelas Rustam, dokumen Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana (P3D) dan Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) baru sampai ke Pemprov Babel pada tanggal 2 Oktober 2016.

Kalau tidak ada dokumen-dokumen diserahkan ke Pemprov Babel, jelas Rustam, maka sulit bagi pemprov untuk menyikapinya.

"Apa dasarnya? Kan saya gak tahu siapa yang mengeluarkan surat izinnya di sini?," kata Rustam, Minggu (16/10).

Pihaknya selanjutnya akan mempelajari dokumen P2D yang telah naik ke provinsi. Pemprov Babel akan membuat UPT sesuai ketentuan yang menyebutkan kewenangan pertambangan ada di provinsi.

"Kalau setahun kemarin masih di kabupaten kota, termasuk dana reklamasi masih di kabupaten kota. Belum ada di kita," kata Rustam.

Rustam mengaku masih ada yang belum memahami bahwa seolah pertambangan sudah menjadi kewenangan di provinsi.

Padahal, kewenangan beralih ke provinsi baru diserahkan secara total pada tanggal 3 Oktober 2016.

Rustam tidak menyetujui aksi demonstrasi yang dilakukan elemen masyarakat pada tanggal 14 Oktober 2016 lalu.

Menurutnya, hal tersebut akan menciptakan situasi yang tidak kondusif.

Halaman
12
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved