Deretan Nama Besar Ini Disebut Terseret Kasus e-KTP Rp 2 Triliun, Ini Komentar Mereka

Mereka terdiri dari politisi, pengusaha, hingga pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

Tayang:
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/2/2017). Irman diperiksa sebagai saksi untuk mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Soegiarto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012. 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, juga sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP.

KPK memeriksa Anas di Gedung KPK Jakarta, Rabu 11 Januari 2017.

"Saya bersyukur bisa menjelaskan dan mengklarifikasi beberapa hal yang menurut saya penting, yang mungkin sumbernya dari seseorang yang tidak pas lah," ujar Anas seusai diperiksa di Gedung KPK.

6. Gamawan Fauzi, Mantan Menteri Dalam Negeri

Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri periode 2009-2014 itu, mengaku tidak mengetahui sejumlah pertemuan yang membahas pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Satu di antaranya pertemuan di Hotel Sultan yang diduga turut dihadiri sejumlah pihak-pihak yang terlibat.

Termasuk Ketua DPR RI Setya Novanto.

Bantahan Gamawan Fauzi dia ucapkan usai diperiksa KPK di Jakarta, Kamis 19 Januari 2017.

7. Jafar Hafsah, Mantan anggota DPR RI

Mantan anggota DPR RI Jafar Hafsah mengaku tidak terlibat atau menerima aliran uang kasus pengadaan KTP elektronik atau e-KTP 2011-2012.

Bekas Ketua Fraksi Partai Demokrat itu beralasan anggaran KTP elektronik dibahas di Komisi II, sementara dia duduk sebagai anggota Komisi IV.

Jafar Hafsah telah diperiksa KPK Senin 5 Desember 2016.

8. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo

Sebagai mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo telah diperiksa oleh KPK, Selasa 1 November 2016.

Agus Martowardojo yang kini Gubernur Bank Indonesia itu menuding bekas anggota DPR RI Nazaruddin telah memfitnah dirinya terkait aliran uang korupsi pengadaan KTP elektronik.

Agus mengatakan dirinya sama sekali tidak pernah menerima aliran uang saat menjabat sebagai menteri keuangan karena meloloskan anggaran tersebut dalam proyek tahun jamak atau multi years.

Sumber: Bangka Pos
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved