Pengamat Dukung Wacana Nadiem Hapus UN, Dulu Jusuf Kalla Pernah Menyebut Berbahaya

POSBELITUNG.CO - Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN), beberapa waktu dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbub) Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim menegaskan wacana penghapusan UN baru akan direalisasikan setelah tahun 2020.

Tak ingin para pelajar, terutama yang telah belajar resah, Nadiem Makariem memastikan UN pada tahun 2020 akan tetap dilaksanakan.

Melansir laman Kompas.com, Nadiem juga mengungkapkan bahwa wacana penghapusan UN tengah dikaji, dievaluasi dan dilakukan penilaian.

"Yang sudah pasti 2020 kan masih akan jalan UN. Itu kan sudah kami umumkan, biar tenang bagi yang sudah belajar dan sebagainya," ujar Nadiem di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (30/11/2019), sebagaimana dikutip Grid.ID dari laman Kompas.com.

"Kan masih dikaji. Baru minggu lalu kan. Ya kita bertahap assessment. Tahap mengevaluasi, jadi ya belum siap," lanjutnya.

Wacana tersebut bergulir saat rapat bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Staf Khusus Mendikbud, dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Nadiem mengungkapkan bahwa Kemendikbud saat ini tengah berusaha menciptakan kesinambungan antara sistem pendidikan dan dunia industri.

Wacana yang dilontarkan oleh Nadiem ini tak sepenuhnya disetujui.

Karena memang, wacana penghapusan Ujian Nasional sudah bergulir sejak lama.

Bahkan Wakil Presiden tahun 2014-2019, Jusuf Kalla sempat menyebutkan bahwa penghapusan UN justru akan berbahaya bagi dunia pendidikan.

Seperti diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih memerlukan tolak ukur sebagai bahan evaluasi.

"Jadi kalau mau dihapuskan (UN) justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional,"

"Tidak ada parameter untuk mengukur maju atau mundur (pendidikan Indonesia)," kata Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

JK mengatakan bahwa Ujian Nasional masih sangat perlu bagi siswa SD, SMP, dan SMA, yang juga telah diatur dalam undang-undang pendidikan.