Berita Belitung Timur

Pemberian Bantuan Sosial Terkendala Aturan

Sedikitnya proposal bantuan yang diajukan oleh BKM lantaran banyak yang terkendala dengan aturan.

Pemberian Bantuan Sosial Terkendala Aturan
ist
Sarjana 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR -- Sedikitnya proposal bantuan yang diajukan oleh BKM lantaran banyak yang terkendala dengan aturan. Di mana hibah bantuan keagamaan wajib disertai dengan pembuatan badan hukum yayasan.   

Hal itulah yang membuat BKM atau mesjid-mesjid urung untuk mengajukan bantuan untuk pembangunan dan fasilitas ke pemerintah. Padahal prosesnya pembuatannya sangat mudah, jika tahu cara mengurusnya.       

“Sudah aturan dari Permendagrinya, jadi kalau mau hibah harus berbadan hukum. Makanya kita himbau agar BKM harus berbadan hukum dulu, biar mudah penyaluran bantuannya,” kata Sarjana.

Menurutnya untuk membuat badan hukum tidaklah terlalu sulit. Yayasan atau BKM hanya tinggal mengajukan ke Notaris dengan formulir yang disediakan lengkap dengan susunan pengurus.

“Tinggal urus datang saja ke notaris. Setelah keluar nanti kita bantu daftar ke Kantor Kesbangpol biar terdaftar,” ucap Sarjana.  

Proposal yang diajukan oleh BKM mesjid pun hendaknya dari jauh-jauh hari sehingga lebih mudah untuk ditindaklanjuti.

“Kan bantuannya tidak langsung keluar. Kita survey dulu peruntukkannya, sesuai atau tidak dengan Rencana Anggaran Belanja. Nanti kita analisa dan evaluasi mucullah besar bantuannya,” terangnya.

Tahun 2020 mendatang diperkirakan anggaran untuk bantuan keagamaan akan meningkat. Mengingat bukan hanya BKM, MUI, BPKPAKSI saja yang dibantu namun juga BAZNAS.

“Insyallah akan meningkat, soalnya bantuan untuk ke MUI sama BAZNAS itu wajib tiap tahun dapat bantuan. Hanya saja tahun 2019 ini hibah ke BAZNAS belum bisa diakomodir karena kurang anggaran,” tutup Sarjana. (*)

 
 

Tags
Dana Hibah
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved