Tiga Nelayan WNI Disandera, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak akan Turuti Permintaan Abu Sayyaf

Mahfud MD Tegaskan Permintaan Abu Sayyaf Uang Tebusan 8,3 Miliar Tidak akan Dituruti

Gita Irawan/Tribunnews.com
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2019) pukul 12.49 WIB. 

Tiga Nelayan WNI Disandera, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tak akan Turuti Permintaan Abu Sayyaf

POSBELITUNG.CO, JAKARTA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Jumat (13/12/2019) kemarin.

Adapun pertemuan keduanya berlangsung kurang lebih 20 menit, membahas berbagai hal termasuk tiga warga negara Indonesia yang saat ini disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Prabowo Subianto menuturkan dalam pertemuan tersebut dia dan Mahfud membahas sejumlah hal penting terkait pertahanan dan keamanan.

Termasuk membahas tiga WNI yang ditawan kelompok Abu Sayyaf.

"Bahasan yang kedua sudah berita umum, ada tiga warga negara kita disandera di Filipina," kata Prabowo.

Ini Daftar Kekayaan Harta Gono Gini Bambang Trihatmodjo dan Halimah, Jatuh ke Tangan Mayangsari kah?

Saat ini pemerintah Indonesia masih mencari cara untuk membebaskan tiga nelayan warga negara Indonesia yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan.

Tiga nelayan itu adalah Maharudin Lunani (48), Muhammad Farhan (27) dan Samiun Maneu (27).

Mereka diculik saat memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 24 September 2019.

Senin (9/12/2019) lalu Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan langkah penyelamatan dan pembebasan tanpa mengorbankan satu jiwa sama sekali masih berproses.

Mahfud mengatakan Kelompok Abu Sayyaf masih menutup diri.

9 Penyebab Anda Sering Merasa Pusing, Ingat Ini Hal yang Perlu Dikhawatirkan Ketika Sakit Kepala

Mahfud juga menegaskan pemerintah tidak akan menuruti Kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan sebesar Rp8,3 miliar.

Saat bertemu, Mahfud dan Prabowo juga membahas kontrak lama terkait alat utama sistem persenjataan yang bermasalah.

"Satu di antaranya ada masalah dengan beberapa kontrak lama di luar negeri. Ini perintah Bapak Presiden," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan harga alutsista terlalu mahal.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved