Politisi PDIP Harun Masiku Jadi Buronan KPK, Ternyata Sudah Berada di Luar Negeri 2 Hari sebelum OTT
Politisi PDIP Harun Masiku Jadi Buronan KPK, Ternyata Sudah Berada di Luar Negeri 2 Hari sebelum OTT
lihat foto
Menurut Arvin, KPK juga belum mengirimkan surat permintaan pencegahan terhadap Harun dan pihak lainnya yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP Nazarudin Kiemas.
"Kalau permintaan secara administrasi untuk pencegahannya belum kami terima," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan keberadaan Harun memang sedang di luar negeri.
"Dengan imigrasi kita sudah koordinasi. Info yang kami terima malah memang sejak sebelum adanya tangkap tangan, yang bersangkutan sedang di luar negeri," kata Ghufron.
• Tak Kalah Tajir dari Raffi, Rumah Sepupunya ini Bak Istana Negeri Dongeng, Intip Fotonya di Sini
2. PDIP Sebut Alasan Ajukan PAW Harun Bagian dari Strategi Partai
PDI Perjuangan diketahui mengajukan nama Harun Masiku ke Senayan untuk menggantikan caleg yang meninggal 3 pekan sebelum pemilu yaitu Nazarudin Kiemas melalui proses pergantian antar waktu (PAW).
Meski perolehan suara Harun kalah dari caleg lainnya, PDIP tetap mengajukan Harun.
PDIP diketahui telah tiga kali mengirim surat ke KPU agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan bidang luar negeri Ahmad Basarah enggan membocorkan alasan PDI Perjuangan tetap ngotot mengajukan Harun.
• Dapat Petunjuk Setelah Berdoa, Suami Pergoki Istrinya Selingkuh Bareng Kades di Hotel, Terekam ini
"Pertimbangan itu tentu jadi rahasia kami ya, dalam konteks sebagai pertimbangan strategis partai tentu tiap partai," ujar Basarah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Basarah menjelaskan penentu kader dalam proses PAW merupakan pimpinan partai politik.
Dalam hal ini antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Di sisi lain, ia enggan berbicara lebih lanjut terkait pertimbangan partainya.
Pasalnya yang berhak berbicara adalah Hasto selaku sekjen partai.
"Kebutuhan partai dalam konteks PAW ini sekali lagi adalah wewenang pimpinan parpol untuk menggantikan PAW," kata dia.
• Detik-detik Diduga Rudal Hantam Pesawat Berpenumpang 176 Orang di Iran, Ini Videonya
