Politisi PDIP Harun Masiku Jadi Buronan KPK, Ternyata Sudah Berada di Luar Negeri 2 Hari sebelum OTT
Politisi PDIP Harun Masiku Jadi Buronan KPK, Ternyata Sudah Berada di Luar Negeri 2 Hari sebelum OTT
"Nah rahasia dapurnya gimana? kan yang konsen di konteks ini kan sekjen partai, Saya kan ketua bidang luar negeri. Nah informasinya bisa ditanyakan ke sana gitu," imbuh Basarah.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap alasan mengapa PDIP mengajukan Harun Masiku melalui proses PAW.
Padahal, berdasarkan perolehan suara, Harun hanya memperoleh 5.878 suara.
Sementara Rezky Aprilia yang hendak diganti oleh PDIP memperoleh suara 44.402.
Hasto menyebut Harun sosok yang bersih.
"Dia (Harun Masiku) sosok yang bersih. Kemudian, di dalam upaya pembinaan hukum selama ini cukup baik ya track record-nya," kata Hasto, Kamis (9/1/2020) masih mengutip laman WartaKota.
• Lagi Kapal China Konvoi dan Tebar Jaring di Natuna, Kapal Perang RI ini Kembali Lakukan Pengusiran
3. Berkaca dari Kasus Harun, PDIP Minta Sistem Pemilu Tertutup

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya mendorong sistem pemilu legislatif dilakukan secara proporsional tertutup.
Artinya, para caleg yang masuk Senayan ditentukan oleh partai bukan berdasarkan suara terbanyak.
Hal itu sesuai dengan rekomendasi Rakernas pertama PDIP pada akhir pekan kemarin.
"Kita ingin dorong sistem politik itu kembali ke sistem proporsional tertutup," ujar Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (13/1/2020).
• Akhirnya Andhika Pratama Temui Tim Nih Kita Kepo & Minta Maaf Setelah Dilabrak Nikita Mirzani
Adapun alasannya menurut Djarot untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Ditambah lagi untuk menekan biaya Pemilu.
"Pileg kemarin itu sangat luar biasa. Pertarungan bukan hanya antarcaleg di internal partai, tapi dengan partai lain kan luar biasa. Oleh karenanya bagaimana kita mendorong supaya pemilu berbasis kepada kekuatan partai. Karena peserta pemilu itu kan partai politik," katanya.
Mantan Wagub DKI itu mengatakan bahwa sistem pemilu proporsional tertutup bukan menafikan peran rakyat.