Sejumlah Tokoh, dari Erick Thohir hingga Mahfud MD Beri Tanggapan Soal New Normal, Ini Responnya

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menkopolhukam) Mahfud MD dan tokoh lainnya memberikan tanggapan..

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Dalam rangka menyongsong kehidupan baru (new normal) di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan di 1.800 titik yang berada di 4 (empat) Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota. Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat mengecek kesiapan penerapan prosedur standar protokol kesehatan yang ditinjau oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020). - Erick Thohir, Mahfud MD, dan sejumlah tokoh lainnya, memberikan tanggapan terkait penerapan new normal. 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai diterapkannya new normal tanpa pengendalian yang baik akan memicu penambahan kasus Covid-19.

Mengutip Kompas.com, Mardani mengatakan sekarang belum saatnya melakukan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Karena, menurut Mardani, akan berpotensi menimbulkan bencana Covid-19 lebih besar.

"Belum saatnya melakukan relaksasi kebijakan PSBB dan mempersilakan masyarakat beraktivitas kembali secara normal," jelas Mardani Ali Sera dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Ingat Pendaftaran SBMPTN 2 Juni, Ini Daftar Daya Tampung Terbesar Ada Prodi di UI, ITB, UGM & UNDIP

"Akan ada potensi bencana lebih besar tanpa melakukan pengendalian dalam kebijakan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Mardani mengaku heran melihat pemerintah berencana melakukan relaksasi PSBB dan menerapkan new normal.

"Masih belum ada vaksin resmi ditemukan. Lalu kenapa pemerintah nekat melakukan pelonggaran? Sama saja dengan bunuh diri masal," kata dia.

Dibanding aspek ekonomi, Mardani menganggap pemerintah lebih baik mengedepaknkan aspek kesehatan.

Tak hanya itu, Mardani Ali Sera juga menyarankan pemerintah membuat kebijakan pencegahan berdasarkan data ilmiah.

Pasalnya, masyarakat menjadi tidak patuh karena aturan yang tak jelas.

"Ketidak disiplin masyarakat itu karena ketidak jelasan aturan, orang di larang ke mall tapi mall di buka, orang dilarang mudik tapi kendaraan boleh lewat, bandara masih dibuka," ujar Mardani.

"Ingat semua legacy ini akan jadi sejarah adanya rezim pemerintahan labil," tandasnya.

3. Achmad Dimyati Natakusumah

Achmad Dimyati Natakusumah (Amriyono Prakoso/Tribunnews.com)
Achmad Dimyati Natakusumah (Amriyono Prakoso/Tribunnews.com)

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah, menolak berdamai dengan Covid-19.

Terlebih jika harus berdampingan dengan virus corona untuk menghadapi new normal.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved