KPK Temukan 4 Masalah dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Rudy: Tengah Evaluasi Besar-besaran

Akhir-akhir ini, program kartu andalan Presiden Joko Widodo, Pra Kerja, kembali menuai sorotan.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (kanan) dan Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait hasil kajian program kartu prakerja di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020). KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program yaitu terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. 

POSBELITUNG.CO -- Belakangan ini, program kartu andalan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), Pra Kerja, kembali menuai sorotan.

Adapun program Kartu Prakerja tersebut kembali mendapat kritik dari jajaran lembaga pemerintahan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian terkait program Kartu Prakerja.

Mereka menilai program tersebut memiliki empat aspek masalah dalam pelaksanaannya.

Mulai dari proses pendaftaran dan fitur face recognition atau pengenal wajah, dengan anggaran Rp 30.8 miliar yang dianggap tidak efisien.

Sosok Nus Kei di Mata Sekuriti dan Tukang Ojek di Green Lake City, Ternyata Seorang Dermawan

KPK pun menemukan fakta, kemitraan platform digital dinilai tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan diduga berunsur konflik kepentingan.

Lantas bagaimana kata pihak pengelola program Kartu Prakerja?

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan keterangan pers terkait hasil kajian program kartu prakerja di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020). KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program yaitu terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (kiri) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyampaikan keterangan pers terkait hasil kajian program kartu prakerja di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020). KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program yaitu terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin memberikan tanggapannya.

Rudy mengaku mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak terkait program Kartu Prakerja.

Ia juga tengah melakukan evaluasi besar-besaran terkait pelaksanaan program ini.

Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Prakerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya.

"Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya."

"Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Pra Kerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi," kata Rudy Salahuddin di Jakarta, dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Senin (22/6/2020).

Nikita Mirzani pun Dituntut 6 Bulan Penjara Terkait kasus KDRT pada Dipo Latief Mantan Suami

Ilustrasi Kartu Pra Kerja yang dibuka pendaftaran mulai Kamis (9/4/2020). (Kolase Foto Surya/Tribunnews)
Ilustrasi Kartu Pra Kerja yang dibuka pendaftaran mulai Kamis (9/4/2020). (Kolase Foto Surya/Tribunnews)

Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase kenormalan baru, maka evaluasi terhadap Program Kartu Pra Kerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat.

"Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional," tambah Rudy.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved