KPK Temukan 4 Masalah dalam Pelaksanaan Program Kartu Prakerja, Rudy: Tengah Evaluasi Besar-besaran
Akhir-akhir ini, program kartu andalan Presiden Joko Widodo, Pra Kerja, kembali menuai sorotan.
Editor:
Asmadi Pandapotan Siregar
lihat foto
Tribunnews/Irwan Rismawan
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan (kanan) dan Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati (kiri) menyampaikan keterangan pers terkait hasil kajian program kartu prakerja di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2020). KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program yaitu terkait proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.
Fokus program tertuang ke dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona dan bagian dari mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, khususnya aspek sosial dan ekonomi.
Oleh karena itu, program Kartu Pra Kerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos.
(Tribunnews.com/Maliana)
Berita ini telah terbit di TRIBUNNEWS.COM berjudul Kaji Temuan KPK Soal Biaya Miliaran yang Tak Efisien, Program Kartu Prakerja Evaluasi Besar-besaran
Berita Terkait
