Breaking News:

Berita Belitung Timur

Pansus DPRD Belitung Timur Beri Waktu Sepekan untuk PT MASJ Selesaikan Masalah Lahan dengan Warga

Dwi Nanda Putra memberikan waktu sepekan kepada PT Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) untuk menyelesaikan masalah lahan perusahaan tersebut dengan warga.

Ist/DPRD Beltim
Tinjauan lahan perkebunan karet oleh Pansus DPRD Beltim beberapa waktu lalu. 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR - Ketua Panitia Khusus DPRD Belitung Timur Dwi Nanda Putra memberikan waktu sepekan kepada PT Mitra Alam Subur Jaya (MASJ) untuk menyelesaikan masalah lahan perusahaan tersebut dengan warga.

Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Pansus yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Pansus, Direktur PT MASJ Kiswadi Boestami, Manajer PT MASJ Budiman, perwakilan masyarakat dan koperasi, serta pihak-pihak terkait di Ruang Rapat Besar DPRD Beltim, Selasa (15/9/2020).

"Warga ingin pengembalian lahan karena sudah belasan tahun lahannya ditanami karet tapi tidak merasakan manfaatnya. Itu yang akan kami desak ke perusahaan lewat rekomendasi yang nantinya disampaikan ke Pemda. Pihak Pemda juga harus memutuskannya segera sebelum pansus ini diparipurnakan. Kalau memang tuntutan masyarakat ingin dikembalikan mekanismenya seperti apa, lahan yang sudah lepas mekanismenya seperti apa. Semua harus tahu dan ini terbuka," tegas Erwin sapaan akrabnya saat ditemui posbelitung.co seusai rapat, Selasa.

Erwin menjelaskan bahwa alasan PT MASJ belum bisa membagi hasil manfaat kepada mitra koperasi karena masalah internal, adanya covid-19, dan menunggu harga karet yang bisa menutup biaya produksi.

"Semua alasannya tidak realistis. Kisruh internal kenapa masyarakat dilibatkan. Kalau alasan covid-19, pandemi ini baru berjalan dari Maret 2020, sedangkan ini sudah belasan tahun warga tidak mendapat manfaatnya. Kalau soal alasan harga karet tidak sesuai, itu sebagai konsekuensi mengambil komoditas tersebut sebagai usaha. Alasan-alasan itu tidak tidak etis," kata Erwin.

Atas rapat ini, Erwin berharap kepada Pemda agar menegaskan kembali hak masyarakat ini harus diselesaikan. Pihaknya tidak bisa berbuat lebih banyak selain mengeluarkan rekomendasi nantinya.

"Kami tidak mungkin mengeksekusi, kami tidak punya wewenang untuk itu. Kalau nanti Pemda keputusannya kebalikan dari apa yang diinginkan masyarakat, silakan. Yang penting kami di sini sudah transparan menghadirkan seluruh pihak terkait dan terbuka kepada publik. Biar publik yang menilai nantinya," tegas Erwin.

Sementara itu, anggota Pansus DPRD Beltim Tjong Jung Min menegaskan wajar baginya jika masyarakat meminta kembali lahan itu karena sudah belasan tahun tak menghasilkan apa-apa.

"Beberapa waktu lalu kami sudah meninjau ke lahan perkebunannya kondisi sudah semak. Tim Pansus menemukan kebun tidak diurus, gudang sudah rusak, dan ada hasil panen namun katanya hilang. Padahal ada hak masyarakat di panen itu. Saya pikir investasi ini tidak menguntungkan masyarakat," tegas Jung Min.

Ditemui usai rapat, Direktur PT MASJ Kiswadi Boestami mengelak memberikan keterangan. Posbelitung.co sempat mengejar ke lantai dasar namun pihak perusahaan tetap tidak mau memberi keterangan atas jalannya rapat.

"No comment," ujar Kiswadi singkat. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: Dedi Qurniawan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved