Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa di Samarinda Adang Mobil Dinas, Mahasiswa Makassar Tutup Jalan
Aksi penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja terjadi di dua tempat berbeda, Selasa (6/10/2020).
Penulis: M Ismunadi | Editor: M Ismunadi
lihat foto
“Hanya dua cara dengan peraturan pengganti UU yang dikeluarkan presiden dan judicial review di MK untuk menggugat UU Cipta Kerja tersebut,” ungkap dia disela aksi.
Selain penolakan tersebut UU Cipta Kerja, pihaknya juga tengah memperjuangkan puluhan buruh di salah satu perusahaan sawit di Kutai Barat yang belum lama ini di PHK tapi tidak diberi pesangon.
• DPR RI Sepakat Setujui Sunat Uang Pesangon Buruh di UU Cipta Kerja, Begini Cara Perhitungannya
“Para buruh hari ini bersama kami ikut aksi,” tutur dia.
Akbar menyebut puluhan buruh tersebut di PHK perusahaan karena menggelar aksi penolakan Omnibus Law pada 25 Agustus 2020.
“Sudah bulan lebih mereka (buruh) belum dapat hak dan kini terlantar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kaltim,” terang dia.
Tutup jalan hingga malam
Di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan mahasiswa dari berbagai universitas turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di beberapa titik Kota Makassar, Selasa (6/10/2020).
Dari pantauan Kompas.com hingga malam, mahasiswa menutup Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Mereka meneriakkan kekecewaan terhadap anggota DPR usai mengesahkan undang-undang yang dianggap merugikan buruh tersebut.
• Berikut Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja Yang Dianggap Menghilangkan Hak Buruh
Aksi sambil tutup jalan juga terjadi di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rappocini, Makassar.
Ratusan Mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar turut menyuarakan kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR terkait disahkannya omnibus law undang-undang cipta kerja.
Mereka juga membakar ban serta sempat menahan truk besar saat berunjuk rasa.
Muhammad ikhsan Hidayat dari Front Pembela Rakyat mengatakan, UU Cipta Kerja sangat merugikan kaum kelas bawah lantaran saat pembuatannya tidak melibatkan kelompok masyarakat utamanya kaum buruh.
"Yang menjadi dasar aksi ini adalah pembahasan yang tidak fundamental karena pembhasan dilakukan secara terburu buru," ujar Ikhsan saat diwawancara, Selasa (6/10/2020).
• UU Cipta Kerja Sah, Dinas Tenaga Kerja Belitung Timur : Belum Bisa Diterapkan, Tunggu Surat Edaran
Direncanakan aksi unjuk rasa di Kota Makassar sendiri bakal berlangsung hingga 8 Oktober 2020. (*)
