TAG
UU Cipta Kerja
-
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi mengungkap skema pajak UU Cipta Kerja membebani APBN akibat restitusi PPN batu bara hingga Rp25 triliun per tahun
Senin, 15 Desember 2025
-
UU Cipta Kerja dinilai telah membuat pekerja Indonesia semakin sulit karena telah menghilangkan jaminan kepastian kerja
Rabu, 1 Mei 2024
-
Dalam orasinya, Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong dan memiskinkan rakyat. Sedangkan Jokowi bersama pejabat...
Kamis, 10 Agustus 2023
-
Pihak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan segera melakukan sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ke perusahaan.
Jumat, 24 Maret 2023
-
Disnaker Provinsi Bangka Belitung akan menyosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja ke perusahaan-perusahaan di Babel.
Jumat, 24 Maret 2023
-
Salah satu syarat Perppu yang secara hukum diakui yakni adanya kegentingan yang memaksa, kekosongan hukum.
Selasa, 3 Januari 2023
-
Presiden akan mendengarkan dari pihak buruh dan organisasi lainnya dan juga akan mendengarkan dari pihak pengusaha.
Minggu, 6 November 2022
-
Nantinya, hakim MK akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan pemohon setebal 1.787 halaman.
Senin, 23 November 2020
-
Di depan pendemo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku telah menyampaikan aspirasi para buruh.
Rabu, 11 November 2020
-
UU Cipta Kerja merupakan undang-undang pertama di Indonesia salah ketik ditandatangani oleh presiden
Jumat, 6 November 2020
-
Mantan Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna menilai, kesalahan dalam pengesahan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja itu sebagai hal yang tidak dapat
Jumat, 6 November 2020
-
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa kesalahan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diteken
Kamis, 5 November 2020
-
UU Ciptaker ini membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa membiayai UMKM hanya dengan jaminan prospek bisnis pelaku usaha mikro kecil.
Rabu, 4 November 2020
-
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meneken Undang-undang Cipta Kerja yang sempat menuai kontroversi.
Selasa, 3 November 2020
-
Seperti diketahui, mengutip nu.or.id, sebelumnya PBNU telah mengeluarkan sikap resmi terkait UU Cipta Kerja yang terdiri dari 8 poin.
Sabtu, 24 Oktober 2020
-
Aksi demo tersebut akan disertai dengan pengajuan uji materi atau judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.
Sabtu, 24 Oktober 2020
-
Pemerintah tidak berhak mengotak-atik draf yang sudah disetujui DPR dan diserahkan ke Pemerintah.
Jumat, 23 Oktober 2020
-
Jokowi mesti membuka draf UU Cipta Kerja karena keterbukaan merupakan salah satu azas dalam pembentukan perundang-undangan
Kamis, 22 Oktober 2020
-
Mahfud MD pun menceritakan dirinya pernah membatalkan seluruh UU saat masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.
Selasa, 20 Oktober 2020
-
Muhyiddin mengatakan, permintaan untuk menerbitkan Perppu itu sesuai aspirasi sejumlah masyarakat yang selama ini menyampaikan aspirasi ke MUI.
Selasa, 20 Oktober 2020
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved