Breaking News:

Virus Corona

Covid-19 di Jakarta Membludak, Usulan PSBB Ketat Hingga Lockdown Akhir Pekan

Kasus Covid-19 meningkat drastis. Di DKI Jakarta bahkan mencatatkan rekor kasus harian tertinggi selama 3 hari berturut-turut.

Editor: Fitriadi
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Tenaga medis mendampingi orang tanpa gejala (OTG) menaiki bus sekolah di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Sejumlah unit bus sekolah kini dialihfungsikan menjadi kendaraan untuk mengantar pasien Covid-19 berstatus OTG dari puskesmas ke RS Darurat Wisma Atlet seiring meningkatnya kasus baru virus corona di Jakarta. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa hari terakhir menunjukkan angka peningkatan drastis.

Di DKI Jakarta bahkan mencatatkan rekor kasus harian tertinggi selama 3 hari berturut-turut yaitu 4.737 kasus, 4.895 kasus dan 5.582 kasus pada tanggal 18,19 dan 20 Juni 2021.

Angka ini lebih tinggi dari rekor kasus harian selama ini di Jakarta yaitu pada 7 Februari 2021 lalu.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat (emergency brake policy) yakni melakukan PSBB yang diperketat seperti pernah dilakukan Jakarta pada bulan September 2020 dan awal Januari 2021 demi keselamatan warga Jakarta dan sekitarnya.

Namun karena pemerintah pusat saat ini mengambil kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka kebijakan menarik rem darurat tidak bisa dilakukan di Jakarta yang mengacu pada kebijakan PSBB.

Pemprov DKI Jakarta, terang Mufida, bisa dikatakan terkunci untuk bisa memberlakukan PSBB ketat atau menarik rem darurat lagi karena harus seizin dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kasus harian yang tembus 5.000 ini sebetulnya merupakan peringatan kritis bagi kondisi penyebaran Covid-19 di Jakarta. Gubernur Anies bisa ajukan pengecualian bagi Jakarta agar bisa menerapkan PSBB ketat, bukan hanya PPKM skala mikro. Toh kebijakan PSBB ini masih dalam koridor UU Karantina Kesehatan," ujar Mufida, kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

Padahal dalam situasi lonjakan kasus yang menyebabkan gelombang kedua covid-19 di Indonesia ini, dia menilai kebijakan pembatasan dalam bentuk PSBB ketat sangat diperlukan.

Terutama pada daerah yang menjadi pusat kegiatan sosial-ekonomi atau daerah tujuan wisata dan pendatang.

"Opsi untuk melakukan PSBB ketat ini perlu diberikan kepada beberapa daerah tertentu yang membutuhkan pengendalian ketat karena lonjakan kasus yang tinggi," kata Anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri F-PKS ini.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved