Lawan Covid19
Hasil Kajian Kemendikbudristek, 70 Persen Siswa Belum Bisa Ikut Pembelajaran Daring Secara Efektif
Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring menimbulkan kesenjangan bagi para murid di seluruh Indonesia.
BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Sebagian besar siswa di Indonesia belum bisa mengikuti pembelajaran daring secara efektif karena berbagai faktor.
Untuk itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong pembelajaran tatap muka digelar.
Hanya saja Kemendikbudristek mensyaratkan jika pembelajaran tatap muka digelar harus mempertimbangkan banyak hal, di antaranya jika pandemi Covid-19 sudah mereda.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Jumeri mengatakan pihaknya melakukan kajian soal dampak pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring bagi anak murid.
Menurut Jumeri, PJJ menimbulkan kesenjangan bagi para murid di seluruh Indonesia.
"Hasilnya kira-kira 30 persen anak murid kita yang bisa melakukan pembelajaran daring dengan interaktif, yang lainnya masih belum," kata Jumeri dalam Dialog Profuktif di Kanal Youtube FMB9ID_IKP, Kamis (22/7/2021).
Jumeri mengatakan pihaknya tetap terus mendorong pembelajaran tatap muka untuk segera dilakukan, dengan catatan pandemi Covid-19 mereda.
"Karena kesenjangan pembelajaran daring antara kota-desa, antara daerah terdepan dan terluar itu semakin nyata kesenjangannya," katanya.
Jika PJJ terus dipertahankan, kata Jumeri, maka hanya ada satu kelompok masyarakat yang diuntungkan.
"Nanti kelompok masyarakat yang memiliki perangkat dan akses yang memiliki kesempatan yang baik, sedangkan yang lain kurang baik," pungkasnya.
Hanya 4 Persen Sekolah Lakukan PTM Terbatas
Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia berimbas terhadap rencana pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Kemendikbudristek kembali menunda pembelajaran tatap muka di sekolah pada tahun ajaran baru 2021-2022.
Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek Jumeri mengatakan situasi berubah dengan cepat.
Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam konferensi pers SKB 4 Menteri, sempat menyatakan ada 35 persen daerah yang telah melaksanakan PTM terbatas.