Breaking News:

Total Kuota BBM Subsidi di Belitung 101,816 KL per Tahun Tapi Masih Terjadi Kelangkaan

Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tak bisa komentar banyak soal kelangkaan BBM di Pulau Belitung.

Penulis: Disa Aryandi | Editor: M Ismunadi
Posbelitung.co/dokumentasi
Pengendara mendorong motor yang kehabisan bahan bakar minyak (BBM) menuju SPBU Air Merbau, Jalan Sijuk, Tanjungpandan, Belitung, Senin (13/9/2021). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Pemerintah Provinsi Bangka Belitung setiap tahun terus mengajukan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Negeri Serumpun Sebalai.

Tidak terkecuali untuk kebutuhan Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

Namun untuk penetapan dari berapa yang didapat kuota pertahun, yang menetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

"Kalau kami setiap tahun mengajukan, tentu mengakomodir dari pengajuan di daerah-daerah. Pengajuannya kami tujukan ke BPH Migas, tapi yang menetapkan berapa kuota yang didapat BPH Migas," kata Kasubbag Energi Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Heru kepada Posbelitung.co, Rabu (15/9/2021).

Baca juga: Cerita Pekerja Kantor Desa Aik Madu Sulit Dapat BBM di Belitung Timur

Baca juga: Polisi Mintai Keterangan 25 Orang tentang BBM Langka di Belitung Timur

Baca juga: Polisi Periksa Pengelola SPBU dan 25 Orang Terkait BBM Langka

Khusus untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur terdata BBM subsidi ditetapkan oleh BPH Migas, kata dia, premium dan solar.

Setidaknya total ada 101,816 kiloliter (KL) BBM subsidi yang dijatah per tahun untuk Pulau Belitung.

Rincian kuotanya, Kabupaten Belitung untuk solar sebanyak 32,340 kiloliter (KL), dan premium 29,651 KL.

Sedangkan untuk Belitung Timur, kuota solar sebanyak 18,436 KL dan premium sebanyak 21,389 KL.

"Itu kuota yang sudah ditetapkan oleh BPH Migas pada tanggal 20 Desember 2020 lalu untuk tahun 2021 ini. Jadi per tahun kuota ini, karena ini BBM bersubsidi," bebernya.

Disinggung mengenai kelangkaan BBM yang belakangan ini terjadi di Pulau Belitung, Heru tidak bisa berkomentar banyak, lantaran Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Bangka Belitung hanya sebatas meneruskan usulan pengajuan dari daerah masing-masing.

"Setelah kami rangkum baru diajukan ke pusat melalui BPH Migas, jadi berapa besar kuota yang didapat itu yang menetapkan BPH Migas, karena yang menganalisa tentang penggunaan BBM itu BPH Migas. Tapi yang jelas, pengajuan lebih besar dari kuota yang ditetapkan," bebernya. (Posbelitung.co/Disa Aryandi)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved