Bupati Sanem Tegaskan Bakal Tertibkan Tambang Ilegal di Hutan Lindung, Hutan Bakau dan Laut

Apalagi dia menganggap hal tersebut merusak dan mengganggu program pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup.

Penulis: Adelina Nurmalitasari | Editor: Novita
Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari
Rapat dengar pendapat terkait aktivitas tambang laut di Kantor DPRD Belitung, Kamis (25/11/2021). 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Bupati Belitung, H Sahani Saleh (Sanem), menegaskan bahwa tidak ada toleransi dalam hal menertibkan tambang timah ilegal.

Apalagi dia menganggap hal tersebut merusak dan mengganggu program pemerintah dalam pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup.

"Persoalan di pantai hutan bakau dan hutan lindung itu TI yang akan ditindaklanjuti. Kalau di kawasan pertambangan atau PT Timah itu legal. Kalau TI yang bukan di kawasan pertambangan apalagi laut, hutan lindung, hutan bakau, tidak ada urusan," kata Sanem seusai rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Belitung, Kamis (25/11/2021).

Jika aktivitas TI di kawasan tersebut masih dilakukan, lanjutnya, tentu langkah penertiban harus dilakukan.

Sanem mengakui aktivitas penambangan menjadi kewenangan provinsi, sehingga akan disampaikan sejauh mana porsi untuk menindaklanjuti aktivitas penambangan di Belitung.

"Di sini ada UPT Pertambangan, UPT Kehutanan, UPT Pariwisata, dan UPT Kelautan, empat ini suruh bekerja, turun ke lapangan, kewenangan ada di gubernur yang menugaskan mereka. Kalau tidak mampu, melapor," tegas Sanem.

"Ada masyarakat yang belum sepenuhnya paham. Kalau pemerintah tidak peduli terhadap lingkungan, tidak mungkin dapat kawasan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus, red) dan geopark, tapi masih ada yang meragukan sehingga tetap menambang," ucapnya.

Menurut Sanem, alasan masyarakat menambang timah ilegal karena faktor ekonomi tidak bisa dibenarkan. Lantaran aktivitas tersebut justru merusak ekonomi masyarakat lainnya.

Misalnya saja aktivitas TI yang dilakukan di perairan Dusun Munsang, justru mengakibatkan rawannya konflik antar masyarakat.

"Bukan semata merusak lingkungan tapi merusak yang lain, demi perut dia saja, tapi tidak memikirkan perut orang lain," tegas Sanem.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Belitung Ansori mengatakan, pihaknya tetap berpihak pada masyarakat. Terutama dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dari tindakan yang merusak.

"Memang ada prosesnya, tidak mesti dihukum. Tapi kalau tidak bisa dibina, dibinasakan. Memang harus bertahap dan berproses," ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat dan Lembaga Adat Melayu (LAM) serta KNPI Kabupaten Belitung mendatangi DPRD Belitung untuk menyampaikan terkait tambang ilegal di darat dan laut.

Pertemuan ini menghasilkan pakta integritas yang ditandatangani pihak terkait berkenaan dengan Belitung Bersih dari Tambang Laut.

Ada enam komitmen dalam pakta integritas tersebut. Di antaranya, merespons secara cepat tanggap terhadap berbagai masalah penambangan yang merusak lingkungan akhir-akhir ini, tentunya ada langkah-langkah strategis dalam penanganannya.

Kemudian juga mengawasi secara sungguh-sungguh agar tidak terjadi penambangan ilegal di laut Belitung yang merusak lingkungan dan mematikan potensi pariwisata dan perikanan.

Selanjutnya, tidak mengeluarkan rekomendasi apapun yang berkaitan dengan tambang laut, bahkan menindak tegas dan memberi sanksi kepada aparatur negara yang berani terlibat dalam tambang laut, serta mencopot jabatan apabila terdeteksi membekingi atau berani terlibat aktivitas tambang laut. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)

Sumber: Pos Belitung
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved