Anggota DPRD Belitung Curiga Lihat 3 Mobil Tangki BBM Keluar dari Jalan Hutan, Minta Ditindak Tegas

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Belitung, Suherman, mengungkapkan fakta mengejutkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Assapel dan stakeholder terkait guna membahas kelangkaan subsidi solar yang dikeluhkan Assapel pada Senin (7/2/2022).

Politisi dari Fraksi Granad itu mengaku sempat melihat tiga mobil tangki biru pengangkut BBM keluar dari jalan hutan di Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sekitar pukul 08.00 WIB pagi, ketika dirinya pulang dari bandara pada Minggu (6/2/2022) kemarin.

Ia merasa curiga karena di jalan tanah tersebut tidak terdapat pelang SPBU maupun APMS.

"Aku yakin dan percaya ada sesuatu yang janggal di sini, bukan tidak mungkin ada kaitan dengan pertemuan hari terkait kelangkaan solar ini," ujarnya saat ditemui Posbelitung.co.

Suherman berharap pihak terkait seperti Pertamina, berkoordinasi dengan penegak hukum untuk bertindak tegas.

Setidaknya, kata dia, pihak Pertamina mengetahui asal muasal BBM yang diangkut menggunakan tiga mobil tangki tersebut.

"BBM subsidi atau apapun itu tolong diselidiki. Kalau menemukan indikasi BBM itu dari lembaga penyalur disalurkan ke situ, tolong ditindak tegas," tegasnya

Kemudian, bicara mengenai RDP bersama Assapel dan stakeholder terkait, Suherman menilai BPH Migas sudah menetapkan kuota BBM solar subsidi untuk Belitung.

Menurutnya, lembaga terkait tentunya telah melakukan survei hingga kejadian sebelum menetapkan pengurangan kuota untuk tahun 2022.

Oleh sebab itu, untuk meminta penambahan kuota bukan sesuatu yang mudah.

"Karena mereka menetapkan itu bukan pakai kacamata kuda, tapi berdasarkan kajian, situasi kondisi di Belitung," jelasnya.

Ia hanya menekankan kepada Pertamina dan BPH Migas, agar menentukan sikap dan mencari tahu kenapa seluruh sopir yang tergabung dalam Assapel tidak mendapat solar subdisi sepekan belakangan.

Jika memang menemukan indikasi terkait penyelewengan, Suherman berharap mereka segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum.

"Pertamina dan BPH Migas harus menentukan sikap dan mencari tahu itu," kata Suherman. (Posbelitung.co/Dede Suhendar)