Target Pertumbuhan Ekonomi Bangka Belitung 2026 di Angka 5 Persen, Ini Kata Akademisi UBB

Ringkasan Berita:Target pertumbuhan ekonomi Babel pada tahun 2026 lebih dari 5 Persen.

Masih terus ditopang oleh membaiknya harga komoditas timah di pasar.

Babel memiliki potensi luar biasa untuk menjalankan Blue Economy.

POSBELITUNG.CO - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026 bisa mencapai lebih dari 5 persen.

Untuk mencapai angka pertumbuhan ini, tentu dibutuhkan langkah-langkah serius agar hasil yang didapat sesuai target.

Topik itu dibahas secara gamblang dalam program Dialog Ruang Tengah Bangka Pos yang dipandu oleh Pemimpin Redaksi (Pemred) Bangka Pos Group Ade Mayasanto.

Sebagai narasumber, hadir dua akademisi bidang Ekonomi yakni Rektor Universitas Pertiba Suhardi dan Wakil Rektor Bidang Akademi dan Kemahasiswaan Universitas Bangka Belitung (UBB) Devi Valeriani.

Rektor Universitas Pertiba Suhardi menerangkan sejak memisahkan diri Provinsi Sumatera Selatan 25 tahun lalu, Babel belum bisa lepas dari ekonomi ekstraktif.

Pertumbuhan ekonomi saat ini masih terus ditopang oleh membaiknya harga komoditas timah di pasar.

"Bukan kita tidak bersyukur soal itu, tapi ini menunjukkan jika sektor penggalian ini masih jadi primadona, kita belum bisa beralih semua.

Padahal untuk mecapai target 5 persen pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa mengandalkan sektor ekstraktif saja," ujarnya.

Suhardi mengatakan realita ini mengharuskan Babel harus menumbuhkan sektor-sektor lain, agar tidak terus begantung pada sumber daya alam khususnya komoditas timah.

"Jadi ini tidak bisa hanya di topang oleh satu sektor, tapi sektor-sektor yang lain juga harus ditumbuh kembangkan.

Kalau kita menargetkan sesuatu, kita bisa menghitung itu dari setiap sektor penopang nya," jelasnya.

Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga masih mengalami tekanan akibat dari adanya efisiensi, terutama rencana pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) di 2026 mendatang oleh pemerintah pusat.

"Kabar baiknya, walaupun kita belum bisa meninggalkan timah, kita sudah harus membuat semacam plan, yang tidak bisa di tawar lagi seperti apa ke depan.

Misal sektor kelautan seperti apa, hilirisasi seperti apa, kalau itu terukur kita bisa memacu beberapa aspek yang dibutuhkan tadi," paparnya.