Minyak Goreng Langka, Dosen Sosiologi: Distribusikan Barang dan Jasa Harus Secara Adil

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Minyak goreng menjadi salah satu dari sembilan bahan pokok (Sembako) yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.

Saat ini diketahui keberadaan minyak goreng semakin sulit didapatkan sehingga produk ini menjadi langka di pasaran. 

Hal ini pun membuat para warga berburu untuk mendapatkan minyak goreng. Meski harga jual di beberapa toko tinggi bahan pokok ini tetap dibeli karena memang sudah menjadi kebutuhan.

Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) sejaligus Ketua ISI Babel, Dr Fitri Ramdhani Harahap menyebut, minyak goreng sebagai barang yang memiliki sifat penting atau esensi menjadi wajib sifatnya untuk dipenuhi sesuai permintaan masyarakat.

Menurutnya, negara dalam hal ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa minyak goreng tersedia dan terdistribusi dengan merata kepada masyarakat.

Serta memiliki peran keadilan distributif, dimana negara wajib menentukan aturan main dan mendistribusikan barang dan jasa secara adil kepada masyarakat.

Berdasaekan analisa dari beberapa ahli ekonomi ia mengungkapkan, kelangkaan minyak goreng ini disebabkan oleh beberapa kondisi seperti harga Crude Palm Oil (CPO) dunia naik sehingga untuk mendapatkan keuntungan besar produsen minyak goreng berlomba-lomba menjual CPO ke luar negeri.

"Kebijakan program B30 yaitu peningkatan produksi biodiesel yang mencampurkan 30persen diesel dan 70 persen solar sehingga untuk memenuhi target produksi, produksi minyak goreng menjadi berkurang. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan minyak goreng menjadi sangat terbatas dan tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat yang menyebabkan terjadinya kelangkaan," ungkap Fitri.

Jika merujuk pada peran dan tanggung jawab pemerintah, dalam menyediakan kebutuhan yang penting atau esensi bagi kehidupan masyarakat, maka ia menilai kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal menjalankan tugasnya. 

Dikatakan Fitri, dalam konsep ekonomi modern, pemerintah dalam hal ini telah gagal menjalankan peran alokasi, peran distribusi, dan peran stabilisasi.

"Negara gagal mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien, Negara gagal melaksanakan keadilan distribusi (distributive justice) dimana masyarakat memiliki hak yang sama untuk dapat memenuhi kebutuhannya, dan Negara juga gagal dalam menjaga stabilitas ketersediaan kebutuhan sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat," ucapnya.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)