Polemik Tambang Rajuk di Belitung Timur, Bupati : Saya Tidak Melarang, Solusinya WPR

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Forkopimda Belitung Timur menggelar Rapat Koordinasi Penambangan Timah di wilayah itu, Senin (21/3/2022) di Ruang Vidcon Polres Belitung Timur.

Rapat itu diinisiasi oleh Polres Belitung Timur sebab masalah ini banyak menyita perhatian publik.

Bupati Belitung Timur Burhanudin dalam polemik ini menegaskan bahwa pemda akan mengusulkan lokasi-lokasi tambang saat ini menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Hal itu supaya masyarakat bisa menambang di lokasi yang sudah ditentukan.

"Intinya kita tidak menghalangi masyarakat untuk menambang. Kita yang tau lah mana lokasi-lokasi yang perlu kita garap. Mana yang pantas dan tidak pantas kan kita yang tau. Kalau provinsi dan pemerintah daerah menjaga itu supaya tetap dalam koridornya," kata Burhanudin.

Baca juga: Gara-gara Cemburu Buta, Pelaku Tebas Syamsul dengan Parang saat Korban Asyik Minum Tuak di Belitung

Baca juga: Pengendara Bermotor Tewas saat Kecelakaan Maut di Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Barat

Ditanya tentang batasan pantas tidak pantas, Burhanudin mengatakan, balik lagi kepada aturan yang mengatur aktivitas ini.

Politisi Golkar itu mengatakan dalam waktu dekat akan mengundang PT Timah Tbk, smelter, dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama mewujudkan WPR sebagai salah satu solusi polemik pertambangan di Belitung Timur saat ini.

"WPR ini sedang dalam proses. Kalau Bupati tidak melarang masyarakat mau nambang, tapi pandai-pandailah," kata Burhanudin.

Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Noor Isya mengatakan ada atensi dari Kapolda terkait permasalahan penambangan timah di Belitung Timur.

Dia mengaku menerima berbagai masukan seperti dari DLH, kehutanan, dan pihak terkait lainnya. Dari berbagai masukan itu dia katakan memang ada beberapa hal yang harus dibenahi.

"Kita akan memikirkan solusinya. Di jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Jangka pendek, untuk penambang tidak ada masalah, silakan. Cuma kemarin yang selalu jadi masalah adalah sungai yang tercemar seperti laporan dari DLH sehingga menjadi rapot buruk bagi pemda. Karena jangan sampai ada terkesan seperti pembiaran dari pemda," kata Taufik.

Baca juga: Wisata Baru di Belitung Timur, Ada Danau Berlatar Belakang Bukit Tinggi

Baca juga: Kongres Halal Internasional di Bangka Belitung Ditunda Hingga Mei 2022, Ini Alasannya

Karena itu dalam forum tersebut disepakati bahwa akan menyosialisasikan kepada masyarakat agar segera berhenti menambang di tempat-tempat yang mencemari sungai dan mencari tempat lainnya.

"Nanti ke depannya pembentukan WPR seperti pak Bupati sampaikan akan mengundang dari pemangku kepentingan, baik itu smelter, PT Timah itu solusi jangka menengah sampai jangka panjangnya," kata Taufik.

Rapat itu dihadiri juga oleh Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja, Danlanud Belitung Letkol Nav Rudy Hartono, perwakilan dari Kejari Belitung Timur, serta pejabat terkait lainnya.

(Posbelitung.co/BryanBimantoro)