Megawati Ancam Kader PDIP: Saya Pecati Lho

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluapkan emosinya.

Megawati menyebut banyak pihak yang mulai memutarbalikan soal politik di PDIP.

Bahkan, ada juga yang mencoba menggoreng-goreng kenapa PDIP tak mengambil sikap soal pencalonan presiden.

Megawati pun mengancam akan memecat kader PDIP yang main dua kaki dan melakukan manuver politik.

"Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikan, mau menggoreng-goreng mengapa PDIP diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang bla..bla..bla..bla," kata Megawati dalam sambutan Rakernas II PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Megawati Jengah Partai PDIP Disebut Sombong: Saya Tidak Pernah Loh Menjelekkan Partai Manapun

Hadir dalam Rakernas II PDIP ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara resmi membuka acara yang dihadiri seluruh DPD I PDIP itu.

"Kalian siapa yang berbuat manuver manuver keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!," tegas Megawati dengan nada tinggi.

Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan Kongres V PDIP, Ketua Umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif.

Menurutnya, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.

"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat-pecati lho kamu, saya pecati lho," tegas Megawati lagi.

Megawati juga mengaku geram dengan kader hanya ingin menjeng tanpa kerja untuk rakyat.

"Lha klo hanya mau mejeng-mejeng aja, duh enggak deh," jelas Megawati.

Jokowi Buka Rakernas II

Dalam kesempatan itu, Jokowi secara resmi membuka Rakernas II.

"Pada siang hari ini rapat kerja kedua PDIP tahun 2021-2022 secara resmi saya buka," kata Jokowi dalam sambutannya di Lenteng Agung.

Baca juga: Aon Bos Timah Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Tambang Ilegal Babel, Beking Tambang akan Ditindaktegas !

Jokowi berharap agar Rakernas II PDIP ini bisa meraih kesuksesan dan kemenangan sesuai yang dicita-citakan.

"Selamat melakukan Rakernas II tahun 2021-2022 semoga kita bisa meraih kesuksesan dan kemenangan sesuai yang kita cita-citakan," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam acara Rakernas ini dihadiri juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Kemudian, Ketua DPP PDIP yang juga Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi (Situation Room) Muhammad Prananda Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani.

Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly.

Serta ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul).

Seperti diketahui, PDIP menggelar Rakernas II Tahun 2021 pada hari ini. Dalam rakernas itu, PDIP akan membahas sejumlah isu strategis, mulai dari memajukan desa hingga membahas konsepsi dasar capres-cawapres 2024.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rakernas ini merupakan rapat DPP yang diperluas dengan melibatkan peserta dari ketua, sekretaris, serta bendahara DPD PDIP. Selain itu, peserta juga berasal dari perwakilan sayap dan badan partai, termasuk anggota DPR RI fraksi PDIP.

"Yang lebih dipersiapkan adalah agenda strategis dalam rangka memenangkan pemilu tahun 2024, tetapi juga sekaligus bagaimana PDI Perjuangan dalam upaya pemilu tersebut mampu menjawab berbagai persoalan rakyat dan mengedepankan sinergi tiga pilar yang turun ke bawah," kata Hasto sebelum mengikuti tahlil dalam rangka Haul ke-52 Bung Karno di Sekolah Partai, Senin (20/6/2022).

"Hal strategis lainnya yang akan dibahas, selain desa, itu juga terkait dengan konsepsi dasar, visi, misi yang akan dibawa oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan datang, sehingga ketika Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat mengambil keputusan terkait dengan capres dan cawapres," jelas Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan Rakernas II 2021 yang dilaksanakan pada 21-23 Juni 2022 ini merupakan rapat yang harusnya dilaksanakan pada tahun lalu. Namun karena alasan pandemi Covid-19, PDIP menunda rakernas tersebut.

"Baru dapat dilaksanakan pada 21 Juni besok dan sekaligus menunggu momentum penetapan seluruh tahapan pemilu dari KPU," kata dia.

Doktor geopolitik Universitas Pertahanan RI itu menerangkan Rakernas dilaksanakan dengan sederhana, suasana kontemplatif, serta membahas isu-isu strategis untuk kemajuan bangsa dan negara. Tema yang diangkat ialah "Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat" dengan subtema "Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara".

Kepala Daerah PDIP Tandatangan Surat Pernyataan Disaksikan Megawati

Beberapa hari lalu, seluruh Kepala/Wakil Kepala Daerah yang diusung PDI Perjuangan menandatangani surat pernyataan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).

Momen tanda tangan itu disaksikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara virtual.

Hadir para kepala daerah yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambe, Wali Kota Medan Bobby Nasution, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hingga ratusan kepala daerah.

Salah satu isi pernyataan tersebut adalah berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Lalu di poin berikutnya, para kepala PDIP ini menyatakan tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun pun memandu pengisian surat tersebut, dimana wajib bagi para kepala daerah tersebut.

Sebelum ditandatangani, seluruh isi surat pernyataan dibaca oleh Komarudin.

Berikut isu lengkap surat pernyataan para Kepala/Wakil Kepala Daerah:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan:
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai Pejabat Penyelenggara Negara:

1. Berperan pro-aktif untuk mencegah dan/atau memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak membuat janji dan/atau menerima janji apapun secara Iangsung atau tidak Iangsung dari pihak manapun sehubungan dengan kewenangan dan/atau jabatan yang dimiliki;

3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara Iangsung atau tidak Iangsung berupa barang, hadiah atau bentuk lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;

4. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang — undangan dan menerapkan seluruh asas — asas umum pemerintahan yang balk (good corporate governance) dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, pembuatan/penundaan/pencabutan/pembatalan keputusan, penggunaan Diskresi, pendelegasian mandate, penerbitan izin/dispensasi/konsesi;

5. Bersikap jujur, transparan, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

7. Menjadi teladan bagi bawahan serta senantiasa melaksanakan pengawasan berjenjang secara intensif dan berkesinambungan;

8. Melaporkan informasi pelanggaran integritas kepada pihak yang berwenang;

9. Menerima laporan informasi pelanggaran integritas dan menjaga kerahasiaan data dan identitas pemberi informasi;

10. Menjaga kerahasiaan seluruh data dan dokumen dibawah penguasaan pemerintah daerah;

11. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum, maka segala konsekuensi hukum menjadi tanggungjawab pribadi, saya akan mentaati dan mengikuti seluruh proses hukum serta slap mengundurkan diri dari jabatan;

12. Tidak akan menerima pembelaan atau bantuan hukum apapun dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan yang memenuhi kualifikasi tindak pidana.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)