PPBD Belitung, Hellyana Minta Pemprov Babel Kaji Tiga Solusi, Termasuk Penambahan SMA Negeri 3

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Hellyana, menilai minat masyarakat untuk masuk ke sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kabupaten Belitung kian meningkat.

Akibatnya, tidak sedikit pelajar yang mendaftar tersingkir karena keterbatasan kuota pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022.

Apalagi jumlah SMA negeri di Kota Tanjungpandan hanya dua sekolah, sehingga secara otomatis daya tampungnya tidak mencukupi.

"Contohnya tadi di SMA Negeri 1 Tanjungpandan, ada 130 siswa yang ditolak, jadi mereka ini mau dilarikan kemana? Kalau mereka sudah niat ke SMA, susah mau mengalihkan ke SMK dan akhirnya kita memaksakan minat anak," kata Hellyana saat ditemui Posbelitung.co pada Jumat (8/7/2022).

Kondisi tersebut, tentunya harus menjadi bahan kajian dari Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Organisai Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sehingga persoalan tersebut tidak terus terulang saat masa PPDB.

Menurutnya pemerintah harus menindaklanjuti masukan masyarakat, khususnya berkenaan dengan pendidikan yang menjadi urusan wajib.

Oleh sebab itu, Hellyana menawarkan tiga solusi yang bisa menjadi bahan kajian. Yaitu penambahan sarana dan prasana (sapras) di SMA negeri, peningkatan kualitas di sekolah swasta agar menjadi pilihan, dan pembukaan SMA baru.

"Semua ini harus kita pikirkan bersama untuk pemerataan," ucapnya.

Ia menjelaskan, sekarang ini Tanjungpandan hanya memiliki dua SMA negeri, bahkan jaraknya berjauhan sekitar tujuh kilometer.

Oleh sebab itu, kata dia, perlu dipikirkan penambahan SMA Negeri 3 di Kota Tanjungpandan di zona tengah.

Tujuannya, untuk mengakomodir tingginya minat pendaftar di SMA negeri setiap tahunnya.

"Yang harus jadi perhatian itu , masalah pendidikan harus jadi prioritas. Saya perwakilan Dapil Belitung ingin masalah ini menjadi bahan kajian, mereka yang tidak tertampung ini mau dikemanakan," kata Hellyana.

Di sisi lain, kata dia, jika penambahan sapras di SMA negeri, secara otomatis akan terkendala dengan tenaga pengajar.

Sebab, Kemenpan-RB sudah tidak membolehkan menerima tenaga honorer.

Tetapi faktanya, daerah membutuhkan tambahan SDM untuk mengatasi masalah tertentu.