Ramai Isu Pembatalan G20 di Belitung, Bappenas Pastikan Tetap Berlangsung Sesuai Jadwal

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pertemuan tingkat menteri pembangunan G20 yang akan berlangsung di Belitung pada 7-9 September 2022 tetap berlangsung.

Hal ini disampaikan melalui surat yang ditandatangani Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada 18 Juli 2022.

Melalui surat bernomor B. 559/M.PPN/D.8/PP.06.01/07/2022, Bappenas menyampaikan mengenai surat Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri PUPR terkait adanya kalimat Penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan Tingkat Menteri Pembangunan G20 pada Development Working Group di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibatalkan. 

Sebagai pengampu G20 Development Working Group ini, Bappenas menegaskan bahwa maksud surat tersebut memberitahukan bahwa penerbitan RPerpres untuk pembangunan infrastruktur di Belitung dibatalkan. 

Bappenas juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan terkait pembatalan pertemuan tingkat Menteri G20 Development Working Group. 

Baca juga: Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Belitung Anjlok, Aspeksindo Minta Perhatian Pemda

Baca juga: Pembunuh Wanita Pemandu Lagu Karaoke di Belitung Diancam Pasal Pembunuhan Berencana

Dengan demikian, pertemuan yang rencananya dilakukan pada 7 hingga 9 September tersebut tetap terlaksana sesuai jadwal.

Bappenas juga menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait rencana penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Menteri
Pembangunan G20 Development Working Group di Belitung. Seluruh persiapan diharapkan dapat selesai pada Agustus 2022.

Sebelumnya, Bupati Belitung Sahani Saleh juga mengonfirmasi terkait ramainya isu pembatalan G20 yang menurutnya G20 di Belitung tetap berlangsung sesuai rencana.

Menurutnya, semula memang ada pembangunan infrastruktur yang direncanakan bersumber dari APBN seperti rencana pembangunan jalur dua arah di Bandara HAS Hanandjoeddin dan pembangunan ruang VVIP di Base Ops Lanud HAS Hanandjoeddin. 

"Kan itu direncanakan, tapi karena berkaitan kemampuan keuangan negara, dibatalkan. Bukan membatalkan G20," kata Sahani.

Jika Kementerian PUPR tidak dapat membangun infrastruktur dari APBN, ia berharap pemerintah pusat dapat menerbitkan instruksi presiden atau keputusan presiden agar daerah, baik kabupaten maupun provinsi dapat menyusun pengalihan APBD.

Dengan demikian percepatan pembangunan dapat terus dilakukan karena sudah memiliki payung hukum yang jelas. 

Disinggung mengenai tenggat waktu yang kurang dari dua bulan sebelum gelaran G20, menurut Sahani semua proses pembangunan infrastruktur masih memungkinkan dilakukan. Apalagi menurutnya, jalan di bandara hanya beberapa ratus meter.

"(Masih memungkinkan) jika hanya jalan beberapa ratus meter bisa, kerja 24 jam, sebulan saja bisa," jelasnya. 

Baca juga: Terungkap Nama Asli Wanita Pemandu Lagu Korban Pembunuhan Ternyata Bukan Dea Adelia

Baca juga: Capaian Vaksinasi Booster Belitung Timur Tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung

Sementara bangunan VVIP bagi para delegasi G20 memang tidak mungkin dibuat secara permanen.

Hal tersebut karena sudah ada masterplan rencana pembangunan terminal baru Bandara HAS Hanandjoeddin. Maka rencana semula akan dibangun tenda yang representatif bagi tamu VVIP.

Rencana tersebut kemudian berubah dengan memperbaiki ruang Base Ops Lanud HAS Hanandjoeddin. 

"Itu tidak perlu anggaran pusat, daerah provinsi atau kabupaten bisa. Kita siap, kalau hanya beberapa ratus juta untuk peningkatan infrastruktur Base Ops hanya beberapa ratus juta bisa," kata Sahani yang akrab disapa Sanem.

Sanem mengatakan sampai saat ini pihaknya siap menyambut gelaran G20. Dari penganggaran memang setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing.

Pemkab Belitung juga sudah menyiapkan ruang VIP di rumah sakit dan anggaran lain untuk mendukung sarana prasarana.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)