42 Desa di Belitung Dapat Rp56 Miliar, Anggota Dewan Sebut Pemanfaatannya Belum Maksimal

Pembagiannya berdasarkan alokasi dasar, alokasi kinerja dan alokasi formula.

Sementara itu, peruntukkan telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 di antaranya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minimal 10 persen dan maksimal 20 persen, ketahanan pangan dan hewani minimal 20 persen, operasional pemerintahan desa maksimal tiga persen dan selanjutnya sesuai program prioritas desa.

"Penerima Dana Desa terbesar tetap Desa Air Saga sekitar Rp1,3 miliar dan terkecil Desa Tanjung Tinggi sekitar Rp647,8 juta," katanya.

Selain ADD dan Dana Desa, 42 desa se Kabupaten Belitung juga mendapat anggaran dari hasil bagi pajak berjumlah Rp7,9 miliar dan retribusi daerah berjumlah Rp866,3 juta.

"Semuanya dibagikan sesuai alokasi masing-masing," kata Anton.

Sementara ini, kata dia, seluruh desa sedang melakukan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan data terakhir, baru 18 desa yang siap mengajukan pencairan Dana Desa tahap satu dan ADD triwulan pertama.

Anton menilai realiasi APBDes Tahun Anggaran 2022 secara umum memang terjadi peningkatan. Tetapi jika dirincikan, masih terdapat beberapa kendala terutama pada realiasi Dana Desa.

Menurutnya kendala yang sering ditemui masalah realisasi persentase minimal yang telah diatur dalam Permendes Nomor 8 Tahun 2022.

"Misalnya pemenuhan maksimal 40 persen untuk BLT, kalau tidak sampai 40 persen, anggarannya ditahan di pusat dan akan disalurkan selisihnya pada tahap tiga. Kalau pencairannya di Desember, maka akan menjadi Silpa," jelasnya.

Meskipun demikian, kata dia, secara umum capaian realisasi masih baik dengan Silpa yang tidak terlalu besar.

Belum maksimal

Anggaran desa, baik yang bersumber alokasi dana desa (ADD), dana desa APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah merupakan modal awal untuk mendukung program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.

Anggaran tersebut merupakan stimulus dalam meningkatkan kinerja desa dalam pemberdayaan masyarakat sehingga pada saatnya nanti mampu menjadi desa yang mandiri.

Namun Anggota DPRD Kabupaten Belitung, Mirza Dallyodi yang merupakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pemanfaatan sejumlah anggaran desa secara umum untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat belum maksimal.

"Terbukti setelah sekian lama, belum sampai 25 persen desa di Kabupaten Belitung yang menjadi Desa Mandiri. BUMDes yang sampai pada level BUMDes Mandiri," ujarnya kepada Posbelitung.co pada Senin (9/1/2023).

Baca juga: Ternyata Sejumlah Kalangan Parpol Keberatan Saat KPU Beltim Usulkan Perubahan Dapil