Perjuangan Megawati Membangun PDIP, Awalnya Minta Izin Masuk Politik Pada Bung Karno

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Megawati Soekarnoputri memiliki andil besar dalam membangun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Megawati terlibat langsung semenjak awal berdirinya partai hingga saat ini PDIP menjelma menjadi partai politik terbesar di Indonesia.

Sejarah perjuangan Megawati membangun PDIP terungkap saat Ketua Umum PDIP ini menyampaikan pidato politik pada acara puncak HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati sempat mengungkapkan rasa harunya ketika menyinggung soal perjuangannya membangun PDI-Perjuangan. 

Megawati mengaku, awalnya perlu meminta izin kepada ayahnya, Ir Soekarno (Bung Karno) untuk masuk ke politik. 

Hingga, ia berhasil masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

PDI sendiri merupakan partai besutan Megawati sebelum berubah nama menjadi PDIP.

"Bapak, saya minta restu mau masuk partai politik."

"Saya mau masuk, saya minta restu kakak saya," katanya dalam tayangan Breaking News Kompas TV, Selasa (10/1/2023).

Lantas, Megawati mengungkapkan, tokoh-tokoh yang masih setia di PDIP dan ikut dengannya. 

Megawati menyebut, ada Ketua Dewan Kehormatan DPP PDI Perjuangan sekaligus Kepala Satgas Cakra Buana PDIP, Komarudin Watubun. 

Megawati kembali melanjutkan pernyataannya. 

Ia menyebut, nama Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy.

"Seingat saya masih ada (di PDIP), DPC Solo, Rudy. Ono pora, endi wonge (ada tidak, mana orangnya)? ada?" tanya Megawati.

"Itu Pak Rudy, itu urusannya maunya berantem melulu, dulu beneran preman. Saya bilang ya enggak usah kamu merasa kecil hati, orang itu cari kehidupan, sini masuk o," lanjutnya.

Hal itulah, menurut Megawati, yang membuatnya ingin menangis. 

"Saya yang suka nangis, jadi kayak gini aja mau nangis," ungkapnya. 

Kemudian, Megawati juga menyinggung nama Tasdi, seorang sopir truk yang jadi bupati.

"Ada supir truk, dia bisa jadi Bupati (Purbalingga) karena dicintai rakyat, namanya Tasdi," ungkapnya. 

Selanjutnya, Megawati menyebut kata bonding lagi di hadapan para kader.

"Itu bonding ya, jadi kalamu kamu nggak bisa mengerti yang ibu maksud, jangan ada di PDIP, jangan, lebih baik pindah keluar."

"Karena yang diperlukan kita adalah sehati."

"Maka temanya Genggam Tangan Persatuan. Itu kalau nggak bonding rasanya anyep (dingin)," ucap Megawati. 

Sejarah Berdirinya PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) merupakan partai politik di Indonesia.

PDIP saat ini menjadi partai penguasa pemerintahan pasca kemenangan pada Pemilu beberapa waktu lalu.

Sebagai partai politik besar, partai yang kini dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tentu saja memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan Tanah Air.

Sejarah berdirinya PDIP berawal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang dibentuk pada 10 Januari 1973, dikutip dari pdipejuanganlampung.id.

Partai ini dibentuk dari partai gabungan PNI (didirikan oleh Ir Soekarno) dengan Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik.

Namun sejak partai ini terbentuk, PDI mengalami banyak konflik internal.

Konflik ini terus terjadi dan diperparah dengan adanya intervensi dari Pemerintah.

Kemudian solusi dari konflik ini adalah mendukung anak kedua Ir. Soekarno yaitu Megawati untuk menjadi ketua umum (Ketum) PDI.

Namun ternyata solusi ini membuat konflik makin memanas.

Pasalnya, pemerintahan Suharto tidak menyetujui dukungan tersebut.

Lalu dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan pada 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, Soeharto menerbitkan larangan untuk mendukung pencalonan Megawati.

Akan tetapi larangan yang diterbitkan oleh Soeharto tersebut bertentangan dengan keinginan para peserta KLB.

Setelah itu, Megawati Soekarnoputri secara de facto ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1993-1998.

Sehingga Megawati dikukuhkan sebagai Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI secara de jure pada Musyawarah Nasional (Munas) 22-23 Desember 1993 di Jakarta.

Meskipun begitu, konflik internal PDI belum meredam dan semakin menjadi-jadi.

Konflik ini terjadi hingga diselenggarakan Kongres pada 22-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan.

Sebelumnya, para pendukung Megawati sempat melakukan unjuk rasa pada 20 Juni 1996.

Tidak hanya itu, unjuk rasa tersebut terjadi hingga mengakibatkan bentrok dengan aparat keamanan yang menjaga kongres.

Sementara itu, pemerintah Suharto mengukuhkan Suryadi sebagai Ketum DPP PDI pada 15 Juli 1996.

Mengetahui itu, para pendukung Megawati kemudian menggelar Mimbar Demokrasi di halaman kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat pada 27 Juli 1996.

Namun ketika para pendukung Megawati sedang menggelar Mimbar, muncullah rombongan berkaus merah kubu Suryadi.

Hingga akhirnya terjadi bentrok di antara kedua kubu tersebut.

Peristiwa bentroknya kedua kubu tersebut dikenal sebagai Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau disingkat menjadi Peristiwa Kudatuli.

Setelah peristiwa tersebut, PDI hanya mendapat 11 kursi DPR saat di bawah kepemimpinan Suryadi.

Kemudian PDI di bawah pimpinan Megawati semakin kuat ketika pemerintahan Suharto lengser pada reformasi 1998.

Pada Kongres ke-V di Denpasar, Bali, Megawati akhirnya ditetapkan sebagai ketum DPP PDI periode 1998-2003.

Pada 1 Februari 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDIP Perjuangan.

Tujuan diubahnya nama partai agar dapat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu).

Kemudian nama PDIP disahkan oleh Notaris Rahmat Syamsul Rizal dan kemudian dideklarasikan pada 14 Februari 1999 di Istora Senayan, Jakarta.

Pada 27 Maret-1 April 2000, PDIP melakukan kongres I di Hotel Patra Jasa, Semarang, Jawa Tengah.

Hasil dari kongres I PDIP adalah Megawati ditetapkan sebagai Ketum DPP PDIP periode 2000-2005.

Megawati kembali dikukuhkan sebagai ketum PDIP Periode 2015-2020 pada Kongres IV PDIP yang diselenggarakan di Bali pada 8-12 April 2015.

PDIP kemudian mendapatkan suara sebanyak 35.689.073 pada pemilu 1999 dan menjadi pemenang, dikutip dari Kompas.com.

Kemudian PDIP mendapatkan 135 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Reza Deni, Kompas.tv)