Potret Ombudsman Bangka Belitung Hadapi Persoalan Pelayanan Publik, dari Tambang Hingga BBM

"Masih banyak pekerjaan untuk menjadikan rasa memiliki bangsa, termasuk dalam kritis dan kepedulian. Keluhan yang masuk ke Ombudsman menjadi potret tingkat kritis masyarakat. Apa yang dihadapi dan didengar Ombudsman dari keluhan belum menunjukkan kondisi sesungguhnya di masyarakat," sebutnya.

Johanes menambahkan, salah satu aspek penting dalam konteks tata kelola, dari aspek penegakan hukum ikut andil. Kalau penegak hukum terkesan tidak serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, itu menjadi urusan Ombudsman.

Karena Ombudsman bertugas sebagai pengawas eksternal yang diminta memastikan bahwa mereka bekerja sesuai aturan yang ada.

"Permasalahan tergantung masyarakat peduli atau tidak dengan kinerja penegak hukum. Kalau itu dianggap ada yang tidak beres kenapa tidak dilaporkan kepada Ombudsman sebagai sebuah kasus untuk men-trigger kami melihat lebih jauh," kata dia.

Disinggung mengenai masih terjadinya isu soal BBM bersubsidi, dia mengatakan, ketika kasus seperti itu terjadi di lapangan dan terkesan dibiarkan, itu merupakan pembiaran.

Ketika suatu penyimpangan yang diabaikan oleh pihak yang seharusnya memastikan itu tidak terjadi, tentu ada maladministrasi di situ.

Tinggal siapa yang mau mengangkat, lalu membiarkan Ombudsman dengan inisiatifnya berperan dalam menjawab persoalan tersebut.

"Saya lebih pada aspek membangun kepedulian. Ada yang belum selesai dalam proses bernegara ketika masyarakat masih belum memiliki tingkat kepedulian yang ideal. Ombudsman sebenarnya akan menjadi punya arti ketika masyarakat menyadari dan peduli dengan mau, berani, dan percaya," ujarnya.

Selengkapnya mengenai perbincangan bersama Host Ngopi Sob Taufik Juwariyanto ini dapat disaksikan melalui Facebook atau YouTube Pos Belitung dan Bangka Pos bertajuk Pelayanan Publik dan Penegakkan Hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)