95,71 Persen Penduduk Pangkalpinang Terdaftar Menjadi Anggota JKN

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Pemerintah Kota Pangkalpinang meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2023.

Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang Masagus M Hakim di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Hakim mengatakan, penghargaan UHC diberikan karena Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berhasil mendaftarkan 218.159 jiwa penduduknya menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 1 Maret 2023.

Jika dipersentasekan, angkanya mencapai 95,71 persen.

"Artinya, hampir seluruh masyarakat di Kota Pangkalpinang telah memiliki payung perlindungan," kata Hakim, Rabu (15/3/2023).

Menurutnya, keberhasilan meraih penghargaan UHC merupakan wujud nyata komitmen pemerintahan daerah dalam mendukung program JKN bagi masyarakat.

Program JKN tidak hanya mendukung pencapaian visi misi Presiden, namun juga mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) tahun 2020-2024.

Maksudnya yaitu target penduduk Indonesia dalam mendapatkan perlindungan sosial.

"Maka diperlukan layanan yang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau," ucap Hakim.

Baca juga: 98,73 Persen Warga Terdaftar di JKN, Belitung Timur Terima UHC Award 2023

Pemerintah Kota Pangkalpinang sendiri, lanjut dia, terus berkomitmen menjalankan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres tersebut, salah satu instruksi presiden kepada gubernur dan bupati/wali kota adalah mendorong target RPJMN.

Target itu yakni 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

"UHC ini merupakan cakupan peserta program JKN minimal 95 persen dari jumlah penduduk. Kita mendapatkan penghargaan bersama 22 provinsi dan 334 kabupaten dan kota yang lain," kata Hakim.

"Tercapainya predikat UHC juga harus menjamin setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu baik," ujar dia.

Bisa Berobat Gratis

Sementara itu mulai Maret 2023, warga Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapat berobat gratis ke fasilitas kesehatan yang telah disediakan.

Terutama rumah sakit yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil memastikan, pihaknya sendiri memastikan mulai tanggal 5 Maret 2023 masyarakat dapat berobat gratis. Caranya dengan cukup menunjukan kartu tanda penduduk (KTP).

“Insya Allah mulai tanggal 5 Maret 2023 bulan depan seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang bisa berobat gratis,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (23/2/2023) lalu.

Molen sapaan akrab Maulan Aklil mengungkapkan, pelayanan berobat gratis ini diberikan setelah berbagai upaya yang dilakukan pemerintah kota.

Meningkatkan cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). UHC itu sendiri merupakan sistem perawatan dan pelayanan kesehatan yang menjamin semua penduduk di suatu negara atau wilayah tertentu memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Caranya dengan menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan. Baik secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai sehingga efektif.

Di samping menjamin pula bahwa layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.

“Namanya kita sudah masuk UHC. Semua masyarakat Pangkalpinang sudah saya tanggulangi terkait masalah kesehatan,” jelas Molen.

Baca juga: Dinkes Kucurkan Rp51 Miliar untuk Kepesertaan JKN, Target Kabupaten Bangka Bisa Capai UHC

Di sisi lain lanjut dia, pelayanan berobat gratis ini setara dengan kepesertaan BPJS Kesehatan kelas III.

Untuk menanggulangi berobat gratis bagi 231.062 masyarakat Pangkalpinang ini sendiri pemerintah kota menggelontorkan dana tak sedikit.

Bahkan diakui politisi PDI-P ini anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp11,5 miliar.

Anggaran sebanyak itu diserahkan kepada BPJS Kesehatan untuk menanggulangi masyarakat yang hendak berobat.

Dana tersebut diperoleh imbas dari pendapatan asli daerah (PAD) yang meningkat.

Satu fokus penggunaan anggaran sendiri untuk program prioritas di bidang kesehatan.

Dengan mencapai tahap untuk meng-cover masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Terutama yang belum ikut kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Semua (Yang memiliki) BPJS Kesehatan gratis berobat, tetapi (Layanan yang diberikan) kelas III. Semua gratis mulai bulan depan. Hampir Rp11,5 miliar untuk membayar BPJS seluruh masyarakat Kota Pangkalpinang,” sebutnya.

Kendati demikian, setidaknya masih ada sekitar 15 ribu masyarakat Kota Pangkalpinang yang belum ikut ke dalam pesertaan BPJS Kesehatan.

Pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri.

Caranya cukup membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP ke kantor kelurahan atau kecamatan.

Pihaknya melalui stakeholder terkait kini telah menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat secara masif.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi ragu untuk meminta pelayanan kesehatan.

“Saya mengimbau tolong yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan segera daftar. Jangan setelah sakit baru mau daftar. Biasanya masyarakat kita setelah sakit baru daftar,” kata Molen. (u1)