Berita Pangkalpinang

Harus Aktivasi IKD 21 Ribu Penduduk Tiap Bulan, Dukcapil di Bangka Belitung Hadapi Kendala Ini

Di tahun 2023 ini, Pemprov Babel ditargetkan harus mengaktivasi IKD sebesar 25 persen atau 262.914 penduduk Babel.

Editor: Novita
Bangkapos.com/Cici Nasya Nita
Kabid Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DP3ACSKB Babel, Amarullah, memberikan arahan dalam bimbingan teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk se-Babel di Hotel Cordela, Kamis (16/3/2023). Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya melakukan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya melakukan percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Di tahun 2023 ini, Pemprov Babel ditargetkan harus mengaktivasi IKD sebesar 25 persen atau 262.914 penduduk Babel.

Sehingga dalam satu bulan, aktivasi KID atau KTP digital di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan sekitar 21 ribu penduduk.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DP3ACSKB Babel), hingga tanggal 10 Maret 2023, target aktivasi IKD sudah tercapai sekitar 6 persen atau 15 ribu penduduk.

"Kita ditargetkan pusat, seluruh daerah itu untuk melakukan aktivasi IKD, itu sebanyak 25 persen dari jumlah perekaman, banyak sekali itu," kata Kepala Bidang (Kabid) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DP3ACSKB Babel, Amarullah, saat acara bimbingan teknis penyelenggaraan pendaftaran penduduk se-Babel di Hotel Cordela, Kamis (16/3/2023).

Dalam agenda yang diikuti Dukcapil dari kabupaten kota di Babel itu, pemprov berusaha menekankan agar dilakukan percepatan aktivasi IKD.

"Kita upayakan lah, jadi tadi penekanannya juga IKD ini, bagaimana upaya ada percepatan lah," ucapnya.

Dia membeberkan, ada beberapa kendala dalam aktivasi IKD. Seperti kesadaran masyarakat, pengguna iPhone yang belum bisa aktivasi IKD, dan masyarakat yang tak memiliki ponsel android.

"Kendalanya pada kesadaran masyarakat yang merasa IKD belum penting. Di iPhone belum bisa karena tautan emailnya, menteri dalam negeri sudah berkirim surat ke IOS, untuk menautkan email kementerian, karena di IOS itu satu kementerian satu email, ternyata di kementerian sudah ada email," jelasn Amarullah.

"Itu masih diverifikasi lah, dalam proses, target awal Februari sudah bisa di IOS, tapi sampai sekarang masih belum. Kendala kedua, ada masyarakat yang (punya) android versi di bawah 8.0," ungkapnya.

Kendati ada kendala, pemprov akan terus berusaha memberikan sosialisasi agar masyarakat paham kemudahan memiliki IKD.

"Kami akan melakukan sosialisasi mengenai ini, agar masyarakat memahami. Bagi masyarakat yang tak memiliki android, masih bisa menggunakan KTP manual," lanjut dia.

"Yang jelas, kita promosikan ini seluas-luasnya, setiap pelayanan di Dukcapil kabupaten dan kota akan masif menyosialisasikan ini agar masyarakat paham dan target tercapai. Tak hanya itu, kita jemput bola seperti kemarin ke kampus UBB, itu lumayan banyak yang tercapai ada 3 ribuan," kata Amarullah.

KTP digital memiliki banyak manfaat untuk masyarakat selain praktis. Seperti pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) menjadi murah, cepat dan efektif.

Serta menghemat anggaran pengadaan blanko KTP elektronik, tidak memerlukan anggaran khusus dan menurunkan biaya verifikasi data pada pelayanan publik.

Halaman
12
Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved