Lemhanas RI Bakal Usulkan Timah Kembali Jadi Mineral Strategis ke Presiden RI

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Focus Group Discussion (FGD) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengusulkan agar timah kembali menjadi mineral strategis kepada Presiden RI Joko Widodo.

Diharapkan dengan mengusulkan timah menjadi mineral strategis kembali, maka Indonesia bisa kembali menjadi penguasa dalam sektor timah.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menggelar FGD dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membahas Kajian Jangka Panjang Tahun 2023 bertema Mengembalikan Komoditas Timah sebagai Mineral Strategis dalam rangka Mengamankan Penguasaan Aset Mineral di Ruang Pasirpadi, Kantor Gubernur, Jumat (17/3/2023).

Gubernur Lemhanas RI, Andi Widjajanto mengatakan hasil FGD ini akan menjadi bahan untuk pengusulan mengembalikan timah menjadi mineral strategis ke Presiden RI Joko Widodo.

"Kami dari Lemhanas, akan menggunakan hasil FGD ini sebagai bahan untuk usulan ke Presiden, tentang bagaimana proses tata kelola itu bisa diperkuat sesuai dengan rancang bangun yang sudah disusun oleh Kementerian ESDM di bulan Juli 2021. Tantangan operasional sudah disampaikan, akan kami perhatikan, tinggal kami susun di Jakarta untuk menjadi rekomendasi strategis kepada presiden," ujar Andi.

Dia mengungkapkan alasan mengusulkan timah menjadi mineral strategis kembali agar Indonesia bisa menjadi penguasa dalam sektor timah.

"Yang dibahas, bagaimana menjadikan timah menjadi komoditas strategis, sehingga kita bisa menargetkan Indonesia menjadi pemain besar timah di dunia," katanya.

Namun untuk mencapai keinginan itu, dia menekankan tata kelola pertambangan timah harus ditata terlebih dulu.

"Untuk itu PR-nya mengatur kembali tata kelola penambangan dari hulu ke hilir sehingga tata kelola yang disepakati bersama memungkinkan hilirisasi timah menuju produk-produk turunan yang mengandalkan industri manufaktur, itu bisa tercapai," katanya.

Andi berharap penambangan timah ilegal di Bangka Belitung bisa ditangani dan akan memperhatikan penambang rakyat.

"Secara hukum, yang ilegal harusnya tidak ada, tata kelola, bagaimana kita mengatur dari pertambangan, harus 100 persen legal, aneh di negara hukum, kita melihat sesuatu yang ilegal. Kita harus tata ulang, penambang itu harus legal, kita upayakan. Kita memperhatikan penambang rakyat, bersama korporasi termasuk PT Timah," katanya.

Untuk mendukung timah menjadi mineral strategis, maka PT Timah Tbk akan diandalkan untuk menjadi contoh dalam tata kelola timah yang baik.

"Banyak nanti, itu sudah dipetakan, yang paling utama karena kami dari pemerintah tentu mengandalkan PT Timah, nanti menciptakan bisnis model yang ideal yang menunjukan tata kelola timah yang baik," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin menilai komoditas yang menjadi mineral strategis perlu peran penting dari pemerintah.

"Saya kira ini kunjungan baik, pak gubernur Lemhanas ingin meningkatkan nilai manfaat dari timah yang ada, termasuk untuk generasi yang akan datang. Ketika disebut mineral strategis, maka pemanfaatannya menjadi strategis sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting," kata Ridwan.