Biodata Bambang Pacul, Jawabannya Buat Mahfud MD Mengundang Gelak Tawa

POSBELITUNG.CO -- Menko Polhukam, Mahfud MD meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dapat disahkan.

Namun Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul terang-terangan mengaku tak berani mengesahkan jika tak diperintah oleh ketua umum (Ketum) Parpol.

Sontak jawaban Bambang Pacul tersebut mengundang gelak tawa hadirin rapat, termasuk Mahfud MD yang tersenyum.

Begini Ceritanya :

Sebelumnya, Mahfud MD meminta dukungan Komisi III DPR untuk membantu pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal. 

Hal itu buntut susahnya penanganan ataupun pemberian sanksi bagi tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Sehingga, seiring disahkannya dua RUU tersebut pemberian sanksi bagi pelaku TPPU bisa dilakukan secara maksimal. 

"Saudara, saya ingin usulkan gini, sulit memberantas korupsi itu, tolong melalui Pak Bambang, undang-undang perampasan aset, tolong didukung biar kami bisa mengambil begini-begininya." 

"Pak, tolong juga pembatasan uang kartal didukung," ujar Mahfud saat rapat ketika itu. 

Lantas Bambang Pacul, menanggapinya, mengatakan para anggota di komisinya siap jika sudah mendapat perintah dari ketua umum partai politik (Parpol) masing-masing. 

"Mungkin (RUU) perampasan aset bisa tapi harus bicara dengan para Ketum partai, duduk. Kalau di sini nggak bisa pak, teori saya," ujarnya. 

"Jadi permintaan njenengan (Anda/Mahfud MD) langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan," ujar Pacul ke Mahfud. 

"Di sini boleh ngomong galak, pak. Bambang Pacul ditelepon Ibu, 'Pacul berhenti'.  Ya siap, laksanakan? laksanakan, pak," katanya.

Bambang Pacul menyebut soal permintaan pengesahan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal seharusnya dapat dilobby tidak forum tersebut.

Hal ini lantaran para anggota partai pasti akan tunduk dengan ketua umumnya masing-masing.