2 Sosok Menteri Agama RI Ini Pernah Terjerat Korupsi Penyelenggaraan Haji, Simak Biodatanya

POSBELITUNG.CO – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Agama RI era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024.  

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan kasus dugaaan korupsi penentuan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2024 era Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut ini muncul karena tidak sinkronnya kuota haji yang sudah disepakati pada rapat Panja Haji terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VIII DPR bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

"Dalam perkara ini dugaannya adalah adanya pengkondisian ya dari kuota haji reguler yang kemudian beralih ke haji khusus," jelas Budi Prasetyo dilansir dari Tribunnews.com, Kamis(7/8/2025).  

Kasus korupsi memang sering mewarnai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

Setidaknya sudah ada dua sosok Menteri Agama RI yang pernah terjerat kasus penyelenggaraan haji.

Menteri Agama pertama yang terjerat kasus rasuah haji dan masuk bui adalah Said Agil Husin Al Munawar pada tahun 2006.  

Said Agil Husin Al Munawar adalah Menteri Agama periode 2001-2004.

Ia divonis 5 tahun kurungan akibat kasus korupsi dana haji dan Dana Abadi Umat.

Sosok Menteri Agama kedua yang terjerat kasus penyelenggaran haji adalah Suryadharma Ali.

Suryadharma Ali divonis bersalah pada tahun 2016.

Menteri Agama periode 2009-2014 itu dihukum 10 tahun penjara dalam skandal rasuah penyelenggaraan haji 2010-2013.

Said Agil Husin Al Munawar

Kasus korupsi haji yang menyeret Said Agil Husin Al Munawar berawal dari keuangan tahun 1993-2001.

Keuangan yang seharusnya masuk ke Dana Abadi Umat, justru dikelola dalam tiga rekening, yakni rekening dana abadi umat, dana kesejahteraan karyawan, dan dana korpri.

Sejumlah dana yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sarana ibadah tersebut diduga digunakan secara pribadi oleh Said Agil dan mantan Direktur Jenderal Bimas Islam Taufik Jami.

Kasus korupsi Dana Abadi Umat itu diduga merugikan negara yang mencapai Rp719 miliar.