Mahfud Sudah Lapor Presiden, Dana Korupsi BTS Diduga Mengalir ke Tiga Parpol

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM sekaligus Plt Menkominfo, Mahfud MD merespons dugaan adanya dugaan aliran dana korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo yang mengalir ke tiga partai politik (Parpol).

Merespons hal itu, Mahfud mengatakan, dirinya telah menerima berita soal itu, bahkan dengan nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ya saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya," kata Mahfud, dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Meski demikian, Mahfud menganggap kabar ini hanya gosip politik belaka. Dia menegaskan, agar kasus ini diselesaikan dengan hukum saja.

"Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," terang dia.

Bahkan, kata Mahfud, hal ini telah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa dia tak ingin membahas kasus ini dari sisi politik.

"Saya juga sudah lapor Presiden, Pak saya tidak akan masuk ke soal ini (politik). Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut politik," ungkap Mahfud.

"Oleh sebab itu, saya persilakan Kejaksaan atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini," jelas Mahfud.

"Kalau saya menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini secara manajerial kelembagaan, karena itu (kasus dugaan korupsi BTS 4G) sudah masuk ke ranah hukum," sambungnya.

Menurutnya, kasus ini harus diselesaikan dengan hukum yang menentukan pada akhirnya.

"Saya sudah lapor Presiden, saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum yang menentukan," ujar dia.

Sebelumnya beredar luas skema bagan yang diduga peta aliran korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) Bakti Kominfo yang saat ini sedang diusut Kejaksaan Agung RI.

Skema berbentuk bagan yang beredar di pesan berantai dan media sosial ini bahkan dengan berani menggunakan judul "Peta Aktor Korupsi BTS BAKTI".

Dari pengamatan redaksi, Selasa (23/5), skema tersebut menggambarkan aktor tersembunyi, pengaturan perpindahan pekerjaan, transaksi mencurigakan menggunakan salah satu akun bank swasta, hingga kontrak proyek Bakti Kominfo.

Skema ini memunculkan berbagai spekulasi tentang aliran dana BTS yang kemungkinan mengalir ke banyak tempat.

Namun sayangnya, tidak ada penjelasan lebih detail soal pihak-pihak yang dimaksud dalam skema tersebut, mengingat seluruhnya ditulis menggunakan inisial.

Mulai dari JS yang diberi bulatan merah, JP, AL, HL & DMS, hingga "hidden actor" berinisial Glb.

Usut Aliran Dana

Sementara, Mahfud juga telah memerintahkan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkominfo yang baru, Arief Tri Hardiyanto untuk mengejar uang menguap dalam perkara dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G.

Sebagaimana diketahui proyek BTS 4G Tahun Anggaran 2020 digelontorkan dana sebesar Rp10 triliun untuk pendirian 4.200 menara.

Namun dalam belanja realisasi hanya berdiri 958 unit menara dengan estimasi dana terpakai sebesar Rp2 triliun. Sehingga masih ada Rp8 triliun lebih uang negara yang menguap tanpa pertanggungjawaban berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Untuk proyek BTS 4G itu uang yang diduga disalahgunakan itu supaya dikejar. Karena berdasarkan data kasar, Rp10 triliun yang dikeluarkan, yang dibelanjakan dengan cara penilaian yang konservatif saja, dianggap belanjaan benar sesuai barang, itu baru Rp2 triliun lebih," kata Mahfud.

Mahfud pun meminta Irjen Kemenkominfo untuk mengejar uang menguap dari proyek BTS 4G tersebut dimulai dari namanama yang sudah tercantum dalam hasil pemeriksaan BPKP.

Pengejaran uang tersebut dilakukan untuk menyelamatkan uang negara yang disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang telah ditetapkan tersangka maupun yang terlibat lainnya.

"Saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP, supaya dimulai dari situ bapak Irjen," ucap dia.

Perihal angka pastinya, Mahfud mengatakan pengadilan yang nantinya akan membuktikan seberapa besar uang menguap tersebut.

"Sehingga yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP itu 8,1-8,2 (triliun). Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar," katanya.

Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan proyek menara BTS 4G harus diteruskan.

Bahkan kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menunjuknya sebagai Plt Menkominfo juga menitipkan pesan agar proyek BTS 4G harus tetap berjalan sesuai program pemerintah.

"Oleh sebab itu presiden memerintahkan ini harus berjalan tidak boleh berhenti," kata Mahfud.

Sebagai informasi, kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara korupsi BTS ini mencapai Rp8,032 triliun. Perkara ini sebelumnya telah menyeret lima tersangka.

Mereka ialah: Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif; Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan.

Menkominfo Johnny G Plate menjadi tersangka keenam dalam rasuah tower BTS ini.

Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani tiga kali pemeriksaan, yaitu Selasa (14/2/2023), Rabu (15/3/2023) dan Rabu (17/5/2023).

Hingga saat ini, tim penyidik Kejagung masih terus bekerja untuk mendalami aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS ini, termasuk kemungkinan adanya uang panas yang mengalir ke partai politik.

"Terkait dengan aliran dana (ke parpol) dan sebagainya, tentu saja saat ini masih kita dalami," ungkap Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Rabu (17/5/2023) lalu.

Kejagung juga memastikan akan mengumumkan ke publik apabila ada aliran dana korupsi ke partai politik tertentu.

"Nanti tunggu saja makanya kami juga setelah menetapkan tersangka (Plate) ini kegiatan tidak berhenti begitu saja," tutur Kuntadi.

NasDem ingin transparan

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mempersilakan Kejagung untuk menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo. Justru itulah yang telah dikehendakinya.

Ia ingin penanganan perkara yang menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate sebagai tersangka itu dapat berjalan transparan.

"Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparannya seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi," ujar Paloh dalam jumpa pers di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Ia pun mempersilakan tim penyidik untuk memeriksa partainya.

"Periksa seluruh kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan. Dari barat timur. Atas bawah. Siapa saja yang terlibat," kata Paloh.

"Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Nasdem. Nasdem se-welcome itu. Kita menyambut itu," tambahnya.

PDIP tak terlibat

PDI Perjuangan (PDI-P) juga membantah telah menerima liran dana korupsi proyek pembangunan BTS 4G BAKTI Kominfo.

Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah mengklaim partainya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang telah menyeret Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.

Menurutnya, PDI-P sama sekali tak punya hubungan atas adanya kasus tersebut.

"Saya tidak mendengar, saya tidak melihat dan saya memastikan tidak ada merah masuk di (kasus korupsi) BTS, saya garansi kalau soal itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Ia menegaskan, PDI-P sama sekali tak ada kaitannya dalam kasus proyek BTS tersebut. Terlebih menurutnya, Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki sikap fair.

"Sama sekali tidak ada, katakanlah katakan, tanda kutip tidak baik-baik saja, tapi ibu dari dulu fairness, di mana-mana ditampilkan ibu," tuturnya.

Ia mengatakan, justru Megawati memerintahkan kepada kadernya agar bersedih terhadap adanya kasus korupsi tersebut.

"Justru perintah ibu ketua umum adalah kita ikut bersedih, dengan kejadian seperti ini, ‘jangan kalian bergembira," kata Said Abdullah meniru ucapan Megawati.

(tribun network/Yuda/kcm)