Heryawandi: Penyelewengan Dana Stunting Mudah-mudahan Tidak Terjadi di Babel

POSBELITUNG.CO - Penggunaan anggaran stunting yang tidak tepat sasaran menjadi sorotan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Kritikan itu ditindak-lanjuti oleh Pihak DPRD Kepulauan Bangka Belitung  (Babel)

"Mudah-mudahan tidak terjadi di Babel, tentu kami akan telaah kembali. Melalui dinas-dinas terkait akan kami bedah. Karena ini ada tradisi di OPD anggaran besar didominasi pada seremoni," kata Anggota Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, Minggu (23/7/2023).

Ia menjelaskan, penanganan stunting merupakan persoalan nasional bukan hanya di daerah Babel saja. "Ini menjadi gerakan bersama-sama dalam menangani stunting.

Tentu jangan banyak fokus pada penanganan saja, tetapi pencegahan dan edukasinya," ujarnya.

Pihaknya mendukung keinginan Pj Gubernur Babel yang ingin menambah anggaran untuk penanganan stunting.

"Tentu kami mendukung. Bahkan kami mengharapkan penanganan stunting bukan hanya penanganan saja. Tetapi sebelum terjadi. Apa masalahnya ketika bayi atau anak-anak di golongkan stunting harus ada pencegahan tidak bicara pengobatan saja," jelasnya.

Hal senada disampaikan anggota DPRD Bangka Belitung lainnya, Azwari Helmi.

Ia mendukung upaya penuntasan stunting di Bangka Belitung, terutama di Kabupaten Bangka Barat yang paling tinggi kasusnya.

Berdasarkan Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Babel, prevalensi stunting di Bangka Barat yakni 23,5 persen, di mana ada 9 desa yang angka stuntingnya tinggi.

"Kalau kami DPRD Babel sangat setuju sekali. Tetapi memang kenyataan di desa-desa di Bangka Barat ditemukan stunting itu. Apabila ingin menambah anggaran tentu kami dukung," ujar Azwari Helmi.

Ia juga mengingatkan pemerintah anggaran stunting tidak hanya habis untuk perjalanan dinas yang dirasakan kurang efektif.

"Walaupun itu memang tugas, tetapi perlu berhemat dalam upaya membantu biaya stunting dan biaya lain lain. Ini untuk membantu kemiskinan, karena stunting satu di antaranya karena miskin. Sehingga persoalan kemiskinan harus dituntaskan," jelasnya.

Helmi mengharapkan, program yang digulirkan pemerintah untuk dapat tersentuh langsung ke masyarakat dan tepat sasaran.

"Kita mengharapkan menyentuh langsung kepada rakyat. Kalau DPRD Babel mengharapkan duit rakyat itu kembali ke rakyat lagi. Gunakan anggaran itu semaksimal mungkin untuk rakyat. Kami akan mengawasi dan mengontrol bagaimana pelaksanaan di desa-desa," ucapnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu menyoroti angka stunting yang berada di angka 18,5 persen pada Tahun 2022.

Hal ini disampaikannya dalam acara Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat provinsi di Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (20/7/2023).

"Mungkin kita bangga (jumlah stunting, red) di bawah rata-rata nasional. Tetapi dari tahun 2021 ke 2022, awalnya 18,6 persen, hanya turun 0,1 persen menjadi 18,5 persen," ujar Suganda.

Menurut Suganda, harus ada usaha yang lebih keras dan anggaran jauh lebih besar yang digelontorkan untuk mengatasi minimnya penurunan jumlah stunting di Bangka Belitung setiap tahunnya.

"Saya sudah mengintruksikan pada Kepala Bappeda untuk menyisir anggara pada OPD khususnya Pemprov, yang kira-kira tidak tepat sasaran untuk dipangkas saja. Dialihkan bagaimana program stunting ini bisa dientaskan provinsi ini," tegasnya.

Ia menambahkan, satu lagi program dari Pemerintah Provinsi Babel yang harus didukung oleh pemerintah daerah yakni mengentaskan Bangka Belitung dari angka kemiskinan ekstrem.

"Saya sudah menghitung, berapa angka dan anggaran yang harus dianggarkan. Mudah-mudahan niat baik kita didukung oleh DPRD kita, kita mungkin provinsi pertama yang keluar dari kemiskinan ekstrem di Indonesia," tambahnya.

Pihaknya juga telah mengintruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menghitung anggaran yang bisa digelontorkan sehingga semua masyarakat bisa terjamin kesehatannya.

"Saya katakan, kalau memang tidak begitu diperlukan, belanja-belanja yang tidak perlu. Termasuk infrastruktur yang mungkin dalam tanda petik hanya menimbulkan polemik, kenapa anggaran tidak kita kucurkan langsung pada masyarakat," tegas Suganda. (Posbelitungg.co/Riki Pratama)