Soal Perusakan dan Pembakaran Aset PT Foresta di Membalong Belitung, Ini Kata Korlap Martoni

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Polemik PT Foresta Lestari Dwikarya dengan masyarakat sekitar berbuntut pada aksi perusakan dan pembakaran sejumlah aset perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Bangunan kantor PT Foresta hangus dibakar, berikut dengan mobil-mobil milik perusahaan dibakar dan dirusak massa yang mengamuk.

Dalam pertemuan dengan Wakapolda Bangka Belitung Brigjen Pol Sugeng Suprijanto di Rumah Dinas Bupati Belitung, Jumat (18/8/2023) sore, persoalan tersebut juga menjadi bahasan.

Kepada Posbelitung.co, Korlap Martoni mengatakan, dari tindakan masyarakat tersebut, ada indikasi dari perusahaan ingin melaporkan kerugian kepada aparat penegak hukum.

Atas aksi tersebut, kerugian yang dialami perusahaan ditaksir lebih dari Rp2,8 miliar.

"Cuman saya sampaikan, yang perlu Bupati, DPRD, dan Wakapolda maupun Kapolres ketahui penyebab kemarahan masyarakat. Kemarahan masyarakat ada penyebabnya, jika tidak, masyarakat tidak akan mungkin bersikap seperti itu," bebernya.

Aksi anarkis tersebut dipicu oleh pihak PT Foresta yang memanen sawit yang terindikasi berada di luar HGU.

Padahal sebelumnya, para korlap telah menyampaikan kepada pimpinan pihak PT Foresta Lestari Dwikarya, melalui Manajernya Tanjung Rusa Estate (TRSE) Aswin agar tidak melakukan panen dahulu.

Bahkan lokasi yang terindikasi di luar HGU pun ditunjukkan langsung.

Meski begitu, rupanya pihak PT Foresta memanen sawit di lokasi tersebut berdasarkan perintah manajemen.

Masyarakat pun memanas lantaran selama ini pihak manajemen yang dimaksud tidak pernah kooperatif dalam penyelesaian permasalahan lantas memerintah panen sawit.

Wakapolda pimpin pertemuan

Wakapolda Kepulauan Babel Brigjen Pol Sugeng Suprijanto memimpin pertemuan membahas masalah polemik antara PT Foresta Lestari Dwikarya dengan masyarakat sekitar pada Jumat (18/8/2023) sore.

Pertemuan yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Belitung itu dihadiri bupati Sahani Saleh, Sekda MZ Hendra Caya, Kapolres Belitung AKBP Didik Subiyakto, perwakilan Dandim 0414 Belitung, Kejari Belitung, Ketua DPRD Ansori, kepala OPD terkait dan camat.

Selain itu, pertemuan juga dihadiri seluruh koordinator lapangan dari masing-masing desa.

"Intinya ada tiga poin, yaitu masyarakat tidak akan mengulangi tindakan anarkis, masyarakat akan menempuh jalur hukum menyelesaikan masalah ini dan akses jalan yang ditutup akan dibuka," ujar Bupati Belitung Sahani Saleh saat ditemui usai pertemuan.

Berdasarkan informasi, pertemuan berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB di Rumah Dinas Bupati Belitung sampai pukul 18.30 WIB.

Pertemuan tersebut disinyalir mendadak karena di luar agenda Bupati Belitung dan luput dari pantauan awak media.

Namun informasinya pertemuan berjalan lancar tanpa kendala apapun.

Sebelumnya diberitakan, pihak PT Foresta Lestari Dwikarya enggan memenuhi tuntutan masyarakat untuk memberikan 20 persen di dalam hak guna usaha (HGU) perkebunan untuk masyarakat.

Pada audiensi 20 Juli 2023 lalu, pihak PT Foresta yang diwakili oleh Kepala Perizinan, Fitrizal Zakir tidak mau memenuhi tuntutan masyarakat.

"Bahwa untuk 20 persen dari HGU, tadi sudah kami sampaikan, tidak bisa. Tidak bisa karena perusahaan ini perusahaan Tbk, kemudian kalau mengacu pada aturan tidak ada, atau plasma bukan diambil dari HGU," ucap Fitrizal saat audiensi di Ruang Rapat Pemkab Belitung.

Sebagai perusahaan terbuka, lanjutnya, pemenuhan tuntutan masyarakat harus melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Sehingga ia tak bisa mengambil keputusan jika masyarakat tetap bersikukuh atas tuntutan semula.

Sebelumnya, ia mengatakan, yang bisa dilakukan perusahaan yakni memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang mengacu pada Permenpan terbaru.

Bahwa bentuk di antara memfasilitasi kebun masyarakat ini apabila tidak terdapat lahan dapat dilakukan melalui bentuk kemitraan lainnya.

"Bentuk kemitraan lainnya di setiap desa bisa berbeda tergantung wilayah masing-masing, tujuannya dalam rangka ekonomi produktif. Ini nanti kami mengusulkan di setiap desa berbeda, nanti dibentuk tim lengkap dengan dinas terkait, kecamatan, dan desa yang melakukan inventarisasi, penelitian, atau telaah sampai ada usulan," jelasnya.

"Termasuk juga terhadap ketersediaan lahan. Tim inilah karena fasilitasi kebun masyarakat akan dilakukan dengan bimbingan dinas terkait. Karena menurut kami, bentuk kemitraan inilah paling cepat bisa dilakukan," ujarnya.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)