Ahok: Tidak Ada Pembicaraan Pertamax Green Gantikan Pertalite

"Oleh karena itu, di 2024 mohon dukungan kami akan keluarkan lagi Pertamax green 92," ucap dia.

Selain itu, Nicke bilang nantinya ada tiga produk BBM yang tersedia yaitu Pertamax green 92 campur RON 90 (pertalite) dengan 7 persen etanol (E7).

"Kedua, Pertamax green 95, mencampur Pertamax dengan 8 persen etanol. Ketiga, Pertamax Turbo," ucap dia.

Baca juga: Update Harga HP Oppo Terbaru September 2023, Cashback hingga Rp 500 Ribu

Baca juga: Heboh, Malaikat Datangi Kantor Disdukcapil Kota Bogor, Ternyata Mau Urus KTP, Begini Ceritanya

Baca juga: Inilah Cara Cek Formasi PDF SSCASN dan 7 Dokumen yang Wajib Disiapkan untuk Daftar CPNS - PPPK 2023

"Jadi, ada 2 green gasoline, green energy, low carbon yang jadi produk dari Pertamina," imbuhnya.

Sementara itu, Komisi VII DPR menanggapi usulan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92, sebagai langkah perbaikan kualitas Pertalite.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno menyebut, jika kajian Pertamina berhasil, nantinya nilai jual Pertamax Green 92 tidak akan jauh berbeda dengan Pertalite.

Wacana Pertamina menghapus Pertalite, dinilai sejalan dengan aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON 91.

Dan jika kajian berhasil serta menjadi program pemerintah, harganya akan langsung diatur karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi.

Wapres Singgung Subsidi Harus Tepat Sasaran

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah masih melakukan kajian atas wacana mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax Green 92.

Terkait wacana itu, Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa yang terpenting bagi pemerintah adalah memastikan subsidi BBM yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang berhak.

"Saya kira memang (Pertalite) itu kan masih subsidi, kita subsidi, jadi sedang dipikirkan lah supaya tidak terus tetap mensubsidi, tetapi subsidi itu nanti diberikan kepada si orangnya, tidak pada komoditinya," kata Ma'ruf Amin dalam keterangan pers di Bangkalan, Kamis (31/8/2023).

Ma'ruf lantas mengakui bahwa perlu ada perubahan pola pemberian subsidi, dari kepada komoditasnya menjadi kepada orang yang berhak menerima. Menurutnya, hal ini dilakukan agar subsidi yang disiapkan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Turun Harga! HP Oppo Reno7 5G Varian 8GB/ 256GB dan Kamera 64 MP Sekarang Semurah Ini

Baca juga: Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 7 Halaman 17-18 Tema Pamflet Wisata, Kurikulum Merdeka

Baca juga: Amalan dan Doa di hari Jumat, Meminta Kecukupan, Keberkahan dan Kecintaan dari Allah dan Rasulnya

"Sebab kalau kepada komoditi, kepada barangnya, itu yang menikmati justru bukan yang berhak kira-kira begitu," ujar Ma'ruf Amin.

Pencampuran Etanol

Pakar politik energi Muhammad Badaruddin menjelaskan kewenangan spesifikasi BBM yang beredar di pasaran ada pada Kementerian ESDM, sementara itu soal kapasitas produksi BBM secara nasional berada dibawah Pertamina.

Menurutnya, penerapan standar Euro 4 tentunya akan berimplikasi pada rencana penghapusan BBM dengan Oktan 90 (pertalite) yang saat ini konsumsinya paling besar dan itu butuh persiapan yang matang.