Peluang AHY Jadi Cawapres Pupus, Ternyata Anies Lebih Pilih Cak Imin, Begini Fakta dan Kronologisnya

Bahkan, penunjukan tersebut tanpa sepengetahuan anggota koalisi yaitu Partai Demokrat dan PKS serta dilakukan di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta.

"Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS," kata Riefky.

Bahkan, Riefky menyebut bahwa penunjukan Cak Imin oleh Surya Paloh juga tanpa sepengetahuan Anies.

Ia mengatakan Anies baru tahu setelah Surya Paloh memanggilnya dan meminta agar menerima keputusannya.

Demokrat dan PKS Tahu Cak Imin Cawapres Anies dari Sudirman Said (30 Agustus 2023)

Selanjutnya, Riefky mengatakan Demokrat dan PKS baru mengetahui Cak Imin menjadi cawapres Anies pada Rabu (30/8/2023).

Bahkan, informasi tersebut tidak disampaikan oleh Anies sendiri, tetapi lewat juru bicaranya, Sudirman Said.

"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokart, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," kata Riefky.

Lantas barulah Riefky menyebarkan kronologis manuver Cak Imin menjadi cawapres Anies ke awak media pada Kamis (31/8/2023).

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terharap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," katanya.

Demokrat Cabut Mandat Anies Jadi Capres Koalisi Perubahan (31 Agustus 2023)

Meski belum ada pengumuman resmi, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya akan segera mencabut mandat Anies sebagai capres dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Herzaky mengatakan putusan resmi tersebut akan diketok lewat rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Langkah pertama kami adalah secara resmi harus mencabut mandat dan itu nanti akan diputuskan dalam rapat Majelis Tinggi Partai."

"Kalau secara resmi nanti akan dilaksanakan rapat bersama Majelis Tinggi Partai, tetapi secara de facto situasinya adalah dari kader-kader kami dari seluruh Indonesia sudah menyampaikan, ya kita sudah dikhianati buat apa kita masih bersama penghianat yang tidak tahu diri, yang tidak beretika dan bermoral, lebih baik kami berjuang bersama rakyat," tegas Herzaky dikutip dari YouTube Kompas TV.