Dikenal Solid dan Militan, Aktivis Buruh di Banten Disebut Dukung Ganjar-Mahfud MD

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengklaim mendapat dukungan dari aktivis buruh di Indonesia.

Klaim tersebut setelah dilakukan konsolidasi bersama dengan aktivis-aktivis buruh di Cilegon, Banten.

Menurut Wakil Ketua Umum TPN Ganjar-Mahfuf, Andi Gani Nena Wea dukungan yang diberikan oleh aktivis buruh memberikan dampak elektoral yang cukup besar.

Dengan dukungan tersebut, peluang kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud akan semakin besar.

"Dukungan buruh membawa dampak elektoral yang cukup signifikan, karena massa buruh dikenal sangat solid dan militan," ujar Andi Gani kepada wartawan, Minggu (8/12/2023).

Dirinya mengajak aktivis buruh Cilegon bersatu untuk berjuang memenangkan Pemilu 2024.

"Kekuatan suara buruh di Banten sangat besar, karena Banten termasuk dalam wilayah industri yang cukup besar," katanya.

Menurutnya, Ganjar-Mahfud memiliki perhatian besar terhadap kesejahteraan buruh.

Dalam beberapa kesempatan dialog bersama buruh di Tangerang dan Bandung Barat, kata Andi Gani, Ganjar berjanji akan merevisi aturan yang merugikan buruh.

"Ganjar bahkan datangi rumah buruh duduk lesehan mendengarkan aspirasi buruh. Ganjar memastikan akan dialog bersama dengan buruh juga pengusaha untuk merumuskan aturan yang berkeadilan," ucap Andi Gani.

Seperti diketahui, Andi Gani merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Dirinya melabuhkan dukungan kepada pasangan Ganjar-Mahfud hingga ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Setelah itu, Andi Gani mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris PT PP (Persero) Tbk.

Mahfu Bagai Peluru Tak Terkendali

Penegakan hukum yang tegas menjadi salah satu program pasangan Ganjar-Mahfud MD di kontes Capres 2024 mendatang.

Mahfud MD mengatakan bahwa ia akan menindak tegas para koruptor yang berani memakan uang negara.

Dalam memberantas korupsi di Indonesia, Mahfud mengibaratkan dirinya sebagai peluru yang tak terkendali.

"Siapa yang makan uang rakyat, hati-hati bahwa kami (Ganjar - Mahfud) adalah peluru tak terkendali untuk memberantas korupsi. Kami berani, maka koruptor pun menjadi ngeri," katanya saat berorasi di Hari Anti Korupsi Sedunia di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).

Mantan hakim MK itu mengatakan, pasangan Ganjar-Mahfud memegang teguh tiga prinisip dalam memberantas korupsi di negeri ini.

"Ganjar-Mahfud memegang tiga prinsip utama atau janjinya, taat kepada Tuhan, patuh pada aturan hukum dan setia kepada rakyat," tambah Mahfud.

Menurutnya, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat parah dan menyengsarakan rakyat. Bahkan berdampak pada tingginya harga bahan makanan hingga ketersediaan lapangan kerja.

"Korupsi membuat penyediaan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan jadi tidak efisien dan mahal menyebabkan rakyat susah, karena berpikir korupsi akan membuat perizinan usaha sulit dan bisnis tidak mendapat kepastian hukum," katanya.

"Lapangan pekerjaan baru yang bisa diciptakan menjadi hilang akibat korupsi. Buruknya tata kelola di sektor ekonomi mengakibatkan ekonomi berbiaya tinggi yang dampaknya merugikan warga dan konsumen karena naiknya harga," kata Mahfud.

Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa memadang bulu. Bila demikian, maka korupsi bisa diberantas dan negara ini dan rakyat pun bisa sejahtera.

"Layanan hukum menjadi moda yang cepat dan tersedia lapangan kerja dan harga yang stabil," ucap Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan, turunnya indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2022 imbas dari revisi Undang-undang KPK pada tahun 2019.

Dia menyebutkan, berdasarkan laporan Transparency International bahwa IPK Indonesia pada tahun 2022 turun sebanyak empat poin menjadi 34 dari skor 0-100.

Selain itu, Indonesia juga menempati posisi ke 110 dari 180 negara berdasarkan urutan negara terkorup di dunia.

"Skor Indonesia turun bukan secara tiba-tiba tapi diawali upaya pelemahan KPK melalui revisi Undang-undang KPK tahun 2019 yang mengundang protes besar dari berbagai kalangan," katanya.

(Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)(Kompas.com/Faqih Rohman Syafei, Khairina)