Berita Bangka Selatan

Petani Mengeluh ! Stok Pupuk Subsidi Kosong, Distribusi Terlambat

Pasokan pupuk subsidi terlambat masuk ke Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Akibatnya, para petani mengalami kendala dalam bercocok tanam.

Tayang:
istimewa
ILUSTRASI: Pupuk Indonesia. (Foto Istimewa/HO) 

POSBELITUNG.CO -- Pasokan pupuk subsidi terlambat masuk ke Desa Rias, Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Akibatnya stok kosong dan para petani di daerah setempat mengeluh karena mengalami kendala dalam hal bercocok tanam.

Hal ini diakui oleh Pemilik Kios Pupuk di Desa Rias, Tahang. Menurutnya, saat ini para petani termasuk dirinya masih mengalami kendala ihwal pupuk subsidi, utamanya tentang keterlambatan distribusi pupuk dari distributor.

Bahkan permasalahan ini menurutnya lazim terjadi bahkan sudah menjadi fenomena tahunan setiap awal tahun.

Pupuk subsidi biasanya baru akan tiba di gudang pengecer miliknya mulai awal bulan Februari. "Biasanya setiap tahun seperti ini. Nanti bulan Februari 2024 baru lancar," ujar Tahang, Kamis (18/1/2024).

Tahang memaparkan, pada Tahun 2024 ini para petani memang sudah memasuki masa tanam padi setelah pada 25 November 2023 petani serentak melakukan penyemaian bibit.

Supaya dapat bertahan dengan kondisi seperti ini para petani mengandalkan sisa pupuk yang masih ada pada tahun tanam sebelumnya. Karena 24 kelompok tani yang mengambil pupuk di kiosnya rata-rata menggunakan pupuk Indeks Pertanaman (IP) 200.

Di samping itu lanjut dia, ditilik dari aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi atau I-Pubers kuota pupuk subsidi untuk para petani di Desa Rias sudah ada.

Para petani telah memiliki kuotanya masing-masing berdasarkan jumlah lahan sawah yang pada Tahun 2024 ini akan mereka garap. Pupuk yang disubsidi oleh pemerintah selama dua tahun terakhir juga terus mengalami pengurangan.

Pemerintah membatasi jenis pupuk subsidi yang sebelumnya lima jenis yakni ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organik kini menjadi dua jenis yaitu Urea dan NPK.

Pupuk subsidi yang sebelumnya menyasar 70 komoditas pertanian, tahun 2023 menyisakan sembilan komoditas utama saja. Yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. Pupuk yang disubsidi pemerintah hanya mencapai 50 persen dari kebutuhan petani.

"Kita lihat di I-Pubers memang sudah ada kuotanya cuma surat perjanjian jual beli (SPJB) juga belum kita buat. Pupuk subsidi juga tidak sampai 100 persen. Hanya mendukung 50 persen untuk pertanian," jelasnya.

Baca juga : Biodata Iis Dahlia, Kini Mulai Merasa Kesepian

Triyono (38), petani di Desa Rias, mengatakan, saat ini para petani di wilayah itu sudah memasuki masa tanam padi sejak akhir Desember 2023 sampai awal Januari 2024. Bahkan, terhitung sejak sepekan terakhir hampir seluruh petani sudah memasuki masa pemupukan. Sayangnya, kondisi itu tak diiringi dengan kelancaran proses distribusi pupuk subsidi yang dibutuhkan para petani.

"Saat ini belum ada pupuk subsidi di kios-kios. Bahkan sampai memasuki masa pemupukan," kata Triyono, Kamis (18/1/2024).

Menurut Triyono kondisi seperti itu kerap terjadi setiap awal tahun, sehingga petani sudah merasa gusar. Petani juga turut dilema perihal permasalahan pupuk setiap tahunnya. Di satu sisi awal masa tanam padi petani itu berlangsung sejak bulan Desember-Januari setiap tahunnya. Selanjutnya 10-15 hari setelah tanam harus dilakukan pemupukan tahap pertama.

Dilanjutkan pemupukan kedua pada saat usia padi 30 hari dan pemupukan terakhir pada usia 50 hari setelah tanam. Oleh karena itu, ketergantungan petani pada kebutuhan pupuk subsidi masih sangat tinggi. Setidaknya dalam satu hektare lahan petani membutuhkan sepasang pupuk, sekitar 125 kilogram pupuk urea dan 375 kg pupuk NPK. Sementara pupuk subsidi baru akan datang mulai awal Februari 2024.

"Setiap awal tanam memang ada pupuk subsidi, tetapi kebanyakan datang dahulu, setelah itu habis. Kemudian datang lagi bulan Februari," katanya.

Untuk memenuhi kebutuhan pupuk saat ini dirinya terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam. Caranya adalah memberanikan diri membeli pupuk nonsubsidi pada harga yang memang terpaut cukup jauh. Misalnya untuk jenis pupuk urea non subsidi per 50 kilogram dibanderol seharga Rp340 ribu.

Baca juga : Biodata Mutia Ayu, Memilih Menjanda Walau Sudah Tiga Tahun Ditinggal Glenn Fredly

Sementara pupuk subsidi pada berat yang sama harganya mencapai Rp130 ribu. Jumlah itu terpaut hampir dua kali lipat sebesar Rp210 ribu. Untuk kebutuhan pupuk biasanya disesuaikan dengan kebiasaan pemakaian. "Setiap awal tanam terpaksa menggunakan pupuk non subsidi, karena memang enggak ada pupuk subsidi. Kalau ada ya pakai subsidi," ucapnya.

Kendati demikian Triyono berharap kondisi seperti ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Terlebih permasalahan pupuk setiap awal tahun terus terjadi secara berulang. Dengan begitu biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin, terlebih jika harga gabah tetap stabil sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.

"Harapannya kalau bisa tepat waktu pendistribusian pupuk setiap awal tahun. Karena untuk melakukan pemupukan membutuhkan satu pasang pupuk," katanya.

Situasi berbeda justru dirasakan Sukarya (36) seorang petani lainnya. Untuk mengantisipasi keterlambatan pendistribusian pupuk setiap awal tahun ia mengandalkan alokasi pupuk subsidi yang dirinya terima.

Jatah pupuk yang dirinya terima setiap tahunnya tidak diambil secara 100 persen selama tiga kali masa tanam padi.

Dirinya menyisakan sekitar satu karung pupuk untuk digunakan pada masa tanam pada tahun berikutnya. Dengan demikian saat masa tanam padi di awal tahun ia tak harus merogoh kocek lebih dalam.

"Setiap petani memang memiliki alokasi pupuk tersendiri. Jadi untuk mengatasi keterlambatan pupuk subsidi setiap awal tahun, caranya mengambil alokasi pupuk sisa setiap akhir tahun," katanya.

(Posbelitung.co/Cepi Marlianto)

Sumber: Pos Belitung
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved