Pemkab Bangka Tengah Upaya Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan, Algafry: Tiap Pekan Pantau Pasar

KOBA, POSBELITUNG.CO - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melakukan upaya pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan tahun 2024 ini. Pengendalian inflasi ini dengan memantau harga-harga di pasar se-Kabupaten Bangka Tengah.

Serta upaya lainnya, Pemkab Bateng akan memastikan pasokan bahan pokok aman terutama beras. "Pengendalian inflasi selalu kita lakukan, tiap pekan kita memantau semua pasar di Bangka Tengah ini. Kalau ada kenaikan tentu kita antisipasi dengan berbagai gerakan," ujar Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, Kamis (15/2).

Diakuinya, pemkab berusaha meningkatkan produktivitas pertanian dari sisi beras untuk mengendalikan inflasi. "Sebenarnya untuk padi kita belum bisa bicara lebih jauh, di Namang kita terus menanam dan di Kerakas juga bisa untuk membantu stok padi di Bangka Tengah, Insya Allah di Kerakas tahun ini mulai," katanya.

Direncanakan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan membuka lahan di Desa Kerakas untuk optimasi sawah. Kegiatan ini sebagai upaya pengendalian inflasi subsektor tanaman pangan, serta sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Bangka Tengah, Dian Akbarini mengatakan, sawah Desa Kerakas merupakan hasil cetak sawah melalui Kegiatan Perluasan Areal Lahan Produktif Tanaman Pangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan total luas lahan 143 hektare.

"Total luasan yang sudah dimanfaatkan atau diolah seluas 15 hektare untuk tanaman padi. Ada lahan yang tidak dapat dimanfaatkan karena terkendala sarana irigasi yang belum memadai, sehingga lahan akan tergenang saat musim hujan, dan kering saat musim kemarau," ujar Dian.

Namun lahan yang belum termanfaatkan sudah diusulkan untuk dibuka kembali melalui Kegiatan Optimasi Lahan (OPLA) Rawa seluas 90 hektare pada tahun 2023. "Pelaksanaan kegiatan tersebut tertunda karena refocusing anggaran dan perubahan status kawasan hutan di lahan sawah Desa Kerakas," katanya.

Berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor 798 Tahun 2012 berstatus Areal Penggunaan Lainnya (APL), kemudian berubah dengan diterbitkannya SK KLHK Nomor 6614 Tahun 2021 menjadi Hutan Produksi (HP). "Bupati Bangka Tengah sudah melaksanakan koordinasi dan audiensi langsung ke KLHK untuk mengusulkan peninjauan kembali terkait perubahan status kawasan hutan tersebut," jelasnya.

Kemudian lahan sawah Desa Kerakas kembali diusulkan sebagai CPCL Kegiatan OPLA Rawa pada Tahun 2024 sembari menunggu usulan perubahan kembali status kawasan hutan di lahan sawah Desa Kerakas, agar lahan yang belum termanfaatkan dapat ditanami.

"Pelaksanaan kegiatan OPLA Rawa dilaksanakan dengan Metode Swakelola Tipe 2 dan dengan Pola Padat Karya sehingga melibatkan peran aktif dari masyarakat petani/Poktan/Gapoktan," katanya. (s2)