Pemerintah Kota Pangkalpinang Berkomitmen Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk selalu berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui praktik pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi.

Pengelolaan risiko pada perangkat daerah merupakan suatu keharusan dalam memastikan bahwa kebijakan, program, dan layanan publik yang diberikan berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, saat menyampaikan sambutannya pada acara sosialisasi dan penandatanganan komitmen peningkatan tata kelola pemerintahan oleh Pemkot Pangkalpinang dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Senin (19/2/2024).

"Melalui komitmen yang kuat pada semua jajaran perangkat daerah didukung dengan penerapan aplikasi Simentari sebagai upaya mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, saya yakin pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutur Lusje.

Ia pun berharap, penandatanganan komitmen dan sosialisasi peningkatan tata kelola pemerintahan tersebut dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi pada tahun 2024 ini.

“Mewujudkan misi Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujar Lusje.

Pada kesempatan yang sama, Lusje juga mengatakan, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah selalu ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan beberapa indikator penilaian.

Lusje menyebutkan, salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni pengelolaan manajemen risiko pada perangkat daerah. 

(t2)