TAHUN 2023 PT Timah Tbk Rugi Rp450 Miliar, Dirut Dani Virsal Beberkan Penyebabnya

POSBELITUNG.CO - PT Timah Tbk mencatat kerugian Rp450 miliar pada 2023.

Padahal dua tahun sebelumnya selalu memperoleh laba yakni tahun 2021 Rp1,3 triliun dan Rp1 triliun tahun 2022.

Hal ini disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Timah Tbk, Ahmad Dani Virsal di depan Komisi VI DPR, Selasa (2/4/2024).

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, Dani Virsal menyebutkan penurunan produksi bijih periode 2021-2023.

Kondisi serupa juga terjadi pada penjualan logam timah yang menurun pada rentang 2021-2023.

Virsal menjelaskan pada tahun 2021, produksi bijih timah mencapai 24.670 ton.

Mengalami penurunan tahun 2022 menjadi 20.079 ton.

Penurunan kembali terjadi pada 2023 lantaran produksi bijih timah hanya 14.855 ton atau turun 26 persen dari 2022.

"Jadi tiga tahun ini terus turun," ujarnya.

Baca juga: Ini Kata Robert Bonosusatya Alias RBS Saat Ditanya Hubungan dengan Smelter PT Refined Bangka Tin

Senada, produksi dalam bentuk logam timah turut mengalami penurunan secara signifikan tiap tahunnya.

Pada tahun 2021, produksi logam timah dapat mencapai 26.465 metrik ton.

Terus turun sampai 2023 dengan produksi hanya 15.340 metrik ton.

Hal itu juga berefek pada penjualan logam timah yang turut mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir yaitu 26.602 metrik ton (2021), 20.805 metrik ton (2022), dan 14.385 metrik ton (2023).

Deretan penurunan ini turut berdampak pada pendapatan PT Timah Tbk.

Virsal mengungkapkan pada tahun 2021, pendapatan PT Timah mencapai Rp 14,6 triliun.

Namun, pada tahun 2022, turun menjadi Rp 12,5 triliun.

Kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan hanya memperoleh pendapat Rp8,3 triliun.

"Dari sisi kinerja keuangan, karena penurunan volume logam timah dan penurunan harga jual logam dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan pendapat dari penjualan logam timah turun hingga 41 persen," tuturnya.

Adapun pada tahun 2023, PT Timah justru mengalami kerugian hingga Rp450 miliar.

Sasaran kemarahan

Dirut PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal menjadi sasaran kemarahan anggota Komisi VI DPR RI, Selasa (2/4/2024).

Wakil rakyat itu kesal paparan yang disampaikan Dani tidak lengkap.

Bahkan disebut seperti presentasi siswa sekolah dasar (SD).

Padahal, PT Timah Tbk tengah diterpa skandal korupsi yang merugikan ekologi Rp271 triliun.

Rapat dengar pendapat (RDP) di Senayan, Jakarta itu menjadi ajang luapan emosional para anggota dewan.

Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, paparan Dani Virsal tidak memberikan informasi kepada DPR.

"Jadi ini pertanyaan teman-teman adalah bapak punya penjelasan ini sama sekali sebenarnya tidak memberikan informasi apapun."

"Kan banyak informasi yang bisa disampaikan dalam RDP di luar teknis kasusnya," kata Martin, Selasa.

Selanjutnya, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, juga marah dengan pemaparan Virsal.

Bahkan, dirinya sampai meminta rapat dihentikan lantaran tidak puas dengan pemaparan dari pihak PT Timah Tbk.

"Tapi saya berharap, kita selesaikan saja. Tutup saja ini pertemuan," ucapnya.

Deddy meminta agar rapat digelar kembali di lain kesempatan.

Dengan mendesak PT Timah memberikan pemaparan yang lebih komprehensif.

Termasuk terkait kasus mega korupsi yang menjerat perusahaan tambang tersebut.

"Dengan tugas meminta PT Timah memberikan laporan yang lebih terperinci dengan kasus yang sedang hangat," ujarnya.

"Kemudian menjelaskan tata niaga itu kok bisa merugikan.

Karena dari tahun 2018, tren harga timah itu naik terus, gak ada cerita (PT Timah) bisa merugi," imbuhnya.

Deddy juga menilai dokumen pemaparan dari PT Timah telah melecehkan Komisi VI DPR.

"Saya yakin semua teman juga akan menanyakan hal yang sama.

Tutup saja kita minta karena laporan ini melecehkan kita seolah-olah tidak ada persoalan," tegasnya.

Kemarahan juga disampaikan rekan Deddy di PDIP, Darmadi Durianto, dengan menyebut Virsal tidak siap untuk rapat bersama Komisi VI DPR.

Kendati demikian, Darmadi memaklumi hal tersebut lantaran Virsal baru menjabat sebagai bos PT Timah selama enam bulan.

Ditambah, perusahaan yang dipimpinnya tengah diterpa kasus mega korupsi.

"Saya memaklumi sebetulnya karena Bapak kan masih baru kan, baru enam bulan.

Tetapi memang jenis presentasi kayak gini dan jawaban yang Bapak gambarkan itu bisa digambarkan Bapak tidak siap," ujarnya.

"Saya juga memahami psikologis Bapak memimpin PT Timah habis kena kasus besar.

Bapak kelihatan stres sekarang, tidak punya nafsu dan tenaga datang ke sini," lanjut dia.

Kritik dari Darmadi berlanjut ketika menyebut pemaparan laporan dari PT Timah layaknya presentasi siswa SD.

Hal tersebut lantaran Virsal tidak menjelaskan lebih lanjut terkait program-program strategis yang bakal dilakukan PT Timah.

"Bapak nanti jelaskan juga program strategis ini targetnya apa, ada dua.

Ini juga tidak terlihat jelas, ini kayak presentasi anak SD," ujarnya.

Terakhir, kemarahan disampaikan oleh anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Harris Turino.

Dirinya menyebut laporan yang diterima tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan terkait krisis yang tengah menimpa PT Timah yaitu kasus korupsi.

"Padahal beberapa direksi PT Timah sebelumnya sekarang berada di tahanan.

Seharusnya bapak berangkat dari sini dengan suatu persiapan, itu dijelaskan ada masalah apa di PT Timah," ujarnya.

"Ini kan harus dijelaskan. Bukan malah memaparkan laporan keuangan yang hanya seperti ini," sambung Harris.

Seperti diketahui, kasus mega korupsi tengah menerpa PT Timah Tbk.

Kejagung juga sudah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini.

Bahkan, eks Dirut PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, turut menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan negara sampai Rp 271 triliun ini.

Tidak diurus

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron menyebut bahwa PT Timah Tbk tidak mengurus pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung (Babel).

Hal ini disampaikan Herman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Timah Tbk di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (2/4/2024).

Herman mengungkapkan dirinya mengetahui hal tersebut ketika melakukan kunjungan ke Bangka Belitung.

"Saya pernah berkunjung ke PT Timah, saya sengaja dan berkunjung sendiri ke sana dan biaya sendiri."

"Saya bertanya di sekitar masyarakat di sana, memang PT Timah nggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya PT Timah dengan baik," ujarnya dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI.

Dengan kondisi yang dilihatnya tersebut, Herman pun menilai pantas jika banyak bermunculan penambang ilegal di Bangka Belitung.

"Maka itu pantas banyak pemain-pemain ilegal, masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah-celah yang ini di luar konteks manajemen," tuturnya.

Herman pun berharap dibentuknya Panitia Kerja (Panja) untuk memberikan rekomendasi perombakan manajemen terhadap struktur kepengurusan PT Timah.

"Kita butuh manajerial yang strong, butuh direksi yang strong, yang lempeng, yang sesuai dengan tagline-nya "Amanah"," ujarnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)