Berita Bangka Belitung

Pj Gubernur Bangka Belitung Imbau Perusahaan Daftar BPJS Ketenagakerjaan Pekerja

Perusahaan swasta diimbau mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Penulis: Suhendri CC | Editor: Kamri
Bangka Pos/Rifqi Nugroho
Penyerahan secara simbolis santunan jaminan kematian dan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang bagi para penerima manfaat di kantor kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Senin (22/4/2024). 

Data ini didasarkan pada usia, tempat tinggal, pendapatan, pekerjaan, kecakapan fisik dan jumlah tanggungan. 154 kepala keluarga miskin ekstrem ini juga terdata dalam 31.847 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024.

DTKS ini bersumber dari input desa dan kelurahan se-Kabupaten Bangka Selatan yang terus diperbarui setiap tanggal 16-24 setiap bulannya.

Oleh sebab itu, pentingnya agar masyarakat proaktif memantau usulan-usulan tersebut.

Karena dasar masyarakat memperoleh bantuan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), BPJS kesehatan, dan PIP bersumber dari DTKS.

Karena DTKS adalah penting, maka RT, kepala lingkungan, kepala dusun, Lurah, kepala desa, camat harus proaktif, konsisten terus menerus dalam memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya.

"Jika sudah keluar dari ketidak berdaya harus berani keluar dari DTKS dan berani menyampaikan setiap bantuan sosial untuk keluarga miskin ekstrem," jelasnya.

Pemerintah menargetkan tahun 2024 ini miskin ekstrem dapat turun sebanyak 104 keluarga menjadi 50 keluarga saja.

Adapun program untuk menyentuh mereka di antaranya proteksi jiwa bagi pekerja rentan, melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi-subsidi.

Konkretnya adalah pasar murah, sembako murah dan sejenisnya.

Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta penurunan kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

"Semua ini wajib dikerjakan bersama-sama, pemerintah, pengusaha dan masyarakat itu sendiri, sehingga seluruh stakeholder terlibat. Karena kemiskinan adalah musuh bersama," sebutnya.

(w4/Posbelitung.co)

Sumber: Pos Belitung
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved