Penduduk Miskin di Bangka Tengah Bertambah 970 Jiwa, Ini Langkah Pemkab Tekan Angka Kemiskinan

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Berdasarkaan Badan Pusat Statistik (BPS) Bangka Tengah, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Tengah bertambah 970 jiwa pada tahun 2023. 

Data kemiskinan 2023 diukur oleh BPS melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menggunakan pendekatan garis kemiskinan, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2023.

Jumlah penduduk miskin 970 jiwa itu tercatat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.

Sebelumnya, jumlah penduduk miskin di Bangka Tengah sebanyak 9,61 ribu jiwa, lalu meningkat menjadi 10,58 ribu jiwa pada tahun 2023.

Dengan persentase angka kemiskinan di Kabupaten pada tahun 2023 sebesar 5,29 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 4,86 persen.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman mengatakan, pemkab akan melakukan berbagai upaya untuk memberantas angka kemiskinan di Bangka Tengah.

"Memastikan kembali penerima bantuan kepada masyarakat diutamakan kelompok desil 1-4 melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan dan melakukan verifikasi dan validasi (verval) penyasaran penerima bantuan terutama dalam strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat," jelas Algafry.

Pemkab, lanjutnya, akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat di desil 1-4 melalui pemberian bantuan-bantuan secara langsung.

"Meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat di desil 1-4 melalui program-program padat karya yang melibatkan masyarakat secara langsung, pelatihan kerja dan usaha, bantuan KUR, UMKM, bantuan produksi, dan lain-lainnya," imbuhnya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Bangka Tengah, Padlillah mengatakan, untuk menekan angka kemiskinan ada kerja sama dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

"Kalau untuk penekanan angka kemiskinan tidak hanya di Dinsos, tapi ada di OPD teknis misalnya Pertanian, Perikanan, Disperindagkop," kata Algafry.

Sementara di Dinsos PMD ada beberapa program yang digelontorkan untuk menekan angka kemiskinan.

"Kalau di Dinsos PMD ada kegiatan pemberian bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) dan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang kemarin disampaikan. Kita menyiapkan anggaran bersumber APBD masing-masing penerima Rp8 juta," jelasnya.

Tak hanya itu, ada program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program beras sejahtera daerah (rastrada).

"Kita berusaha lebih pada meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sebab kalau hanya bantuan beras tentu tidak cukup untuk mengangkat statusnya tidak miskin, sama juga dengan BLT," katanya.

(s2)