Berita Bangka Tengah

Perjuangkan Hak PHK Buruh Sawit, Ketua DPRD Bangka Tengah Ajak 2 Orang ke Kemnaker

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah, Me Hoa akan mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI.

Penulis: Ajie Gusti Prabowo | Editor: Alza
Bangka Pos / Cici
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah, Me Hoa 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah, Me Hoa akan mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI.

Terkait permasalahan ratusan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada perusahaan sawit di Bangka Tengah.

Hal ini imbas rekening perusahaan CV Mutiara Alam Lestari (MAL) dan CV Mutiara Hijau Lestari (MHL) yang diblokir oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Me Hoa akan menyampaikan permasalahan ini dalam agenda konsultasi tentang hak dan kewajiban kedua CV itu terhadap pekerja yang di PHK.

"Besok kita ke Kemnaker, kita ingin sampaikan kondisi dan minta solusi dan meminta bantuan. Kita ingin minta Kemenaker turun datang ke Bangka Tengah langsung," ujar Me Hoa, Rabu (29/5/2024).

Diakuinya, pertemuan dengan Kemnaker RI akan diikuti dua orang perwakilan dari ikatan buruh sawit (IBS) Bangka Tengah yang juga termasuk pegawai terkena PHK.

"Ada dua orang perwakilan akan ikut ke Kemnaker," katanya.

Sebelumnya, Ikatan Buruh Sawit (IBS) Bangka Tengah menemui Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah untuk menyampaikan aspirasi mengenai masalah ratusan pekerja di PHK.

"Pertama kali saya di hubungi oleh Bapak Rapry Yuza salah satu pekerja korban PHK CV MAL bahwa ingin menyampaikan aspirasi dan minta waktu untuk bertemu.

Saya langsung iyakan jam 13.00 WIB kemarin jumpa sebentar.

Mereka menyampaikan bahwa atas nama ikatan buruh sawit di Kabupaten Bangka Tengah mengajukan audiensi untuk tindak lanjut PHK sepihak dari perusahaan," katanya.

Me Hoa berharap Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah agar bergerak cepat untuk mencari solusi mengenai masalah ini.

"Harapannya bupati bergerak cepat berdasarkan data yang sudah ada di dinas tenaga kerja, memanggil perwakilan direksi perusahaan, dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Babel," katanya.

Ia menyarankan agar pemkab memberikan bantuan kepada pekerja yang terdampak permasalahan ini.

"Kami harap pemkab memberikan bantuan berupa sembako kepada pekerja, dan bantuan untuk anak-anak yang mau masuk sekolah," jelasnya. (s2)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved