Realisasi Pendapatan Daerah Pangkalpinang Tahun 2023 Tembus 102 Persen

POSBELITUNG, BANGKA - Pendapatan daerah Kota Pangkalpinang pada 2023 terealisasi sebesar Rp1,044 triliun atau 102,8 persen dari target yang ditetapkan, Rp1,015 triliun.

Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Lusje Anneke Tabalujan dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, Rabu (26/6/2024).

Lusje menyebutkan, realisasi pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp197,873 miliar, pendapatan transfer Rp839,890 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,265 miliar.

"Di sisi belanja, total belanja daerah sebesar Rp1,173 triliun yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, telah terealisasi sebesar Rp1,104 triliun atau 94,1 persen. Tahun anggaran 2023 juga menghasilkan sisa lebih perhitungan anggaran sebesar Rp102,193 miliar," kata Lusje.

Adapun aset Pemerintah Kota Pangkalpinang hingga akhir tahun 2023 mencapai Rp3,5 triliun, dengan kewajiban sebesar Rp14,32 miliar dan ekuitas dana Rp3,486 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Lusje mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

"Sekali lagi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala OPD (organisasi perangkat daerah) beserta jajarannya, para camat dan lurah beserta perangkatnya atas kerja kerasnya dalam menyelesaikan laporan keuangan ini,” ujarnya.

Dia pun berharap, DPRD dapat segera menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi peraturan daerah guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang, baik yang tergabung dalam badan anggaran dan komisi-komisi, yang akan membahas raperda ini bersama eksekutif," tutur Lusje.

"Mudah-mudahan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu agar raperda dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat disetujui menjadi peraturan daerah," lanjutnya.

(t2)