Jalan Pulau Seliu Rusak Parah, Anggota DPRD Belitung Sindir Pemerataan Infrastruktur

POSBELITUNG.CO - Jalan di Pulau Seliu, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dinilai semakin rusak.

Kondisi ini memantik Anggota DPRD Kabupaten Belitung Wahyu Affandi angkat bicara.

Ia pun mengkritisi masalah pemerataan pembangunan di daerah. 

Menurutnya, bertahun-tahun jalan rusak parah di Desa Pulau Seliu tidak mendapat perhatian.

Dalam rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi atas raperda tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, Senin (15/7/2024), Anggota Fraksi Bangsa Sejahtera itu bersuara lantang menyikapi kondisi jalan rusak di Pulau Seliu. 

Termasuk akses dermaga menuju pulau yang juga dianggap belum memadai.

Bahkan, Wahyu menyebut jalan di Pulau Seliu merupakan jalan terburuk di wilayah Kabupaten Belitung.

"Tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap arah pembangunan. 

Kami ini wakil rakyat, selalu dipertanyakan masyarakat, dipersalahkan masyarakat," katanya.

Jika bicara soal pembangunan, lanjutnya, sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Belitung 2025 tema pembangunan yaitu peningkatan perekonomian yang inklusif melalui penguatan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Wahyu, masalah infrastruktur ini tidak ada pemerataan. 

Permasalahan ini menurutnya perlu menjadi catatan bagi pemerintah daerah. 

Bukan hanya di Pulau Seliu, tapi juga perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum (PJU) di beberapa desa di Kecamatan Membalong seperti di Desa Lassar dan Mentigi.

"Saya tidak pernah bicara keras seperti ini, tetapi karena saya dituntut masyarakat saya, maka ini harus saya sampaikan pada kesempatan paripurna ini," ucapnya.

Pj Bupati Belitung Yuspian mengatakan memang ada keterb

Baca juga: Jalan Rusak Parah, Warga Dirikan Pipa Paralon di Jalan Pak Mangga yang Berlubang

atasan anggaran terkait masalah ini. 

Tapi selalu diusulkan melalui APBN karena anggaran yang besar, sehingga ketika dialokasikan melalui APBD tidak akan mengakomodir keperluan lainnya.

"Kita harus selalu ada prioritas. Karena ini dapilnya beliau, kami hormati dan selalu disuarakan," katanya.

"Kalau bicara anggaran tentu ada rumusan prioritas dan super prioritas. 

Sekarang situasi keuangan negara sedang mengalami penurunan, banyak pertimbangan dalam anggaran. 

Pasti jadi pertimbangan kalau memang waktunya dan kemungkinan dialokasikan. Tetap kami usulkan, kami selalu berupaya," kata Yuspian. 

Tak Dapat Dana Alokasi Khusus

Ketua Komisi III DPRD Belitung Suherman menyoroti kinerja dinas pariwisata yang menjadi penyebab Kabupaten Belitung tak mendapat dana alokasi khusus (DAK) Kemenparekraf pada tahun anggaran 2024. 

Padahal, dana tersebut penting dalam upaya mengembalikan kejayaan pariwisata Belitung.

"Komisi memandang tidak dapatnya DAK adalah kerugian yang sangat besar bagi Kabupaten Belitung khususnya bagi pengembangan wisata. 

Kami meminta agar hal ini tak terjadi lagi," ujar pria yang akrab disapa Awat ini saat rapat paripurna, Senin (15/7/2024).

Dia meminta agar dinas tersebut dapat benar-benar mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat mendapatkan DAK dari Kemenparekraf pada 2025 mendatang.

"Pak Sekda selaku ketua tim TAPD agar memerhatikan betul dinas-dinas yang berhubungan dengan pariwisata terutama dinas pariwisata. 

Karena ini bukan sedikit duit yang tidak kita dapatkan karena kurang cermatnya dinas pariwisata dalam mengajukan usulan. Begitu informasi yang kami terima," tegas dia.

Menanggapi hal ini, Pj Bupati Belitung Yuspian mengatakan kejadian tersebut memang mengarah kepada manajemen administratif dan prosedur pengusulan.

"Tentu menjadi konsentrasi kita, karena kejadian tahun sebelumnya ada keterlambatan sehingga sda hal yang harusnya dapat munculkan di tahun ini, menjadi tidak ada. 

Ini menjadi catatan penting tahun berikutnya, tidak boleh terjadi," katanya.

Yuspian menyebut, ketepatan waktu dan kelengkapan administrasi itu urusan internal yang berkaitan dengan kinerja. 

Memang dalam program dan kegiatan tidak bisa seluruhnya mengandalkan APBD, sehingga memang diperlukan pendanaan lain seperti DAK. 

(del/Posbelitung.co)