IKPB Belitung Ikut Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Reza: Ini Bentuk Kejahatan Politik

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Gelombang kecaman dari masyarakat ramai menolak rencana DPR RI merevisi UU Pilkada dengan klausul penghapusan threshold dan usia minimun pencalonan kepala daerah. 

Tak terkecuali suara dari Ikatan Keluarga dan Pelajar Belitung (IKPB) yang turut melakukan demo tolak revisi UU Pilkada di Yogyakarta, Kamis (22/8/2024) hari ini.

Ketua IKPB Nasional, Reza Pahlevi mengatakan mereka mengecam keras tindakan DPR yang mencoba menganulir putusan MK perihal threshold dan usia cakada. 

Aksinya turun ke jalan sebagai bentuk turut peduli dan mengawal kondisi demokrasi Indonesia yang saat ini terjadi.

"Penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kejahatan politik yang harus dimusnahkan," kata Reza kepada Posbelitung.co, Kamis (22/8/2024).

Baca juga: IKPB Kritisi Sikap DPRD Babel, Cenderung Pilih Kasih dan Tidak Pernah Libatkan Mahasiswa Belitong

Ia mengatakan dengan tidak diindahkannya putusan MK oleh legislatif, secara tidak langsung DPR telah memanipulasi sistem pemerintahan negara Indonesia dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan elit politik.

Tuntutan mereka dalam aksi tersebut salah satunya tetap menjalankan keputusan MK seperti yang sudah diputuskan kemarin serta tidak merusak ideologi dan demokrasi Indonesia saat ini.

"Kami mendorong pihak-pihak terkait untuk patuh pada putusan MK dan secara bersama-sama menjaga iklim demokrasi kita agar tetap sehat dan damai," kata Reza.

Menurutnya, forum mahasiswa lainnya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat demi Indonesia untuk semua, bukan untuk golongan tertentu.

"Kami akan terus membersamai perjuangan masyarakat, mahasiswa dan segala elemen yang memperjuangkan serta menyelamatkan demokrasi Indonesia dari kepunahan," kata Reza. 

(Posbelitung.co/Bryan Bimantoro)