Beredar 26 Jenis Motor Tak Boleh Isi Pertalite, Ini Penjelasan Pertamina
Informasi itu beredar di media sosial, yang berisi narasi daftar motor tidak boleh membeli Pertalite.
Sebelumnya, pemerintah memang memiliki rencana untuk membatasi pembelian BBM Pertalite.
Rencana ini tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
Tujuan dari pembatasan Pertalite ini yakni memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan anggaran negara.
Sejauh ini, Pertamina selaku operator telah mendorong pengguna kendaraan roda 4 untuk mendaftar kendaraannya dan mendapatkan QR Code untuk ditunjukkan saat membeli Pertalite.
Namun, Heppy memastikan, kebijakan tersebut baru diterapkan untuk kendaraan jenis mobil saja.
Dia menjelaskan, QR code bertujuan untuk pendataan pengguna BBM subsidi.
Sedangkan pihak yang menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh membeli Pertalite, adalah pemerintah.
"Data QR Code ini nantinya akan sangat diperlukan saat pemerintah melakukan pengaturan kendaraan apa yang boleh atau tidak boleh membeli BBM subsidi, baik Pertalite maupun Biosolar," imbuh dia.
Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum menerbitkan aturan kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh membeli BBM subsidi.
Rencananya, aturan baru itu diterapkan mulai 1 Oktober 2024.
"Kami masih menunggu seperti apa regulasinya," kata Heppy.
(Tribunjabar.id/Rheina) (Kompas.com/Alinda Hardiantoro)
Warga Bangka Selatan Raih Hadiah Motor di Pekan Sehat HUT PT Timah, Ridho: Ini Rezeki Saya Mau Nikah |
![]() |
---|
Truk vs Motor di Parittiga Bangka Barat, Warga Ibul Tewas di Lokasi |
![]() |
---|
Mobil Ambulan Vs Motor di Mentok Bangka Barat, Meninggal saat Jemput Anak Pulang Sekolah |
![]() |
---|
Hadiah Tak Terduga, Kulup dan Henny Pulang Membawa Motor dari Pekan Sehat HUT PT Timah |
![]() |
---|
VIDEO Arafah Rianti Berhasil Tangkap Maling Motor, Tapi Ditolak saat Lapor ke Polisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.