Kadishub Belitung Dibebastugaskan, Tim Riksus Temukan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penutuhan Kapal

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Tim Pemeriksa Khusus (Riksus) Penutuhan KM Tanjung Kalian menemukan penyalahgunaan wewenang oleh seorang oknum pegawai negeri sipil (PNS).

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung yang menjadi terduga penyalahgunaan wewenang tersebut akan diberikan sanksi.

Tim Riksus menemukan bahwa tindakan penutuhan yang dilakukan tanpa izin dan prosedur yang benar. 

Ini terungkap setelah tim pemeriksa khusus menyelesaikan investigasi pada 25 September 2024.

Penjabat (Pj) Bupati Belitung, Mikron Antariksa, mengungkapkan bahwa tindakan oknum kepala dinas tersebut melanggar sejumlah peraturan dan kewenangan yang ada.

Dalam kasus ini, oknum kepala dinas telah dibebastugaskan dari jabatannya, menandai langkah serius pemerintah untuk menegakkan integritas.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini. Kami akan mengambil tindakan disiplin terhadap yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi dari tim pemeriksa,” kata Mikron, Kamis (26/9/2024) kepada Posbelitung.co.

“Per hari ini (Kamis, 26/9-red) yang bersangkutan telah dibebastugaskan, dan kami akan menunjuk Pelaksana Harian (Plh) untuk menggantikan sementara. Setelah penjatuhan sanksi disiplin dilakukan, kami akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) secara resmi,” lanjutnya.

Langkah pembebastugasan ini diambil guna menjaga stabilitas dan kinerja dinas, serta memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan efektif meski ada proses sanksi terhadap pelanggaran yang tengah berlangsung.

Meskipun ancaman hukuman disiplin berat sudah dihadapkan, pejabat yang bersangkutan tetap memiliki hak untuk membela diri melalui tahapan sanggahan. 

Pemerintah Kabupaten Belitung menegaskan bahwa seluruh prosedur akan dijalankan dengan transparan dan adil, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa menghentikan aktivitas pemotongan kapal KM Tanjung Kalian di Pelabuhan Tanjung Ru, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, usai melakukan inspeksi mendadak pada Sabtu, 24 Agustus 2024 lalu.

Mikron, bersama beberapa pejabat lainnya, menemukan bahwa proses penutuhan kapal tersebut diduga tidak memiliki perizinan yang lengkap.

“Kami datang untuk melihat langsung apa masalahnya. Ternyata ada kekurangan prosedur, sehingga kami minta aktivitas ini dihentikan sementara,” ujar Mikron.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Belitung, KA Azhami menjelaskan ASN tersebut bisa dikenakan hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Sesuai aturan yang berlaku, tindakan penyalahgunaan wewenang seperti ini akan mendapatkan hukuman berat. Ada tiga jenis hukuman yang mungkin dijatuhkan, mulai dari penurunan jabatan selama 12 bulan, penurunan jabatan menjadi staf pelaksana hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” jelas Azhami.

Tindakan oknum kepala dinas yang melakukan penutuhan kapal tanpa koordinasi dengan pimpinan dan tanpa mengikuti prosedur resmi jelas melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, kapal yang dimaksud bukan merupakan barang milik pribadi ataupun daerah, melainkan milik PT Pelni.

BKPSDM akan segera membentuk tim yang terdiri dari unsur pengawas dan kepegawaian untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini.

Tim tersebut akan bekerja di bawah komando Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa sebagai ketua tim, menggantikan sekretaris daerah yang saat ini masih dalam proses.

“Kami akan memproses hukuman ini dengan menggunakan aplikasi integritas disiplin (I’DIS), sehingga seluruh rekam jejak ASN ini akan terdokumentasi secara sistematis dan tidak bisa dihapus,” lanjut Azhami.

Proses pemberian sanksi ini dipastikan akan berlangsung cepat. Selama proses ini berjalan, ASN yang bersangkutan akan dibebastugaskan dari jabatannya hingga keputusan akhir diambil.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, Ramansyah, masih belum memberikan tanggapan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kasus penutuhan kapal KM Kelian.

Meski Posbelitung.co telah mencoba mengonfirmasi kabar tersebut, Ramansyah hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai peran yang dituduhkan kepadanya dalam permasalahan tersebut.

Diberitakan sebelumnya Ramansyah, membantah adanya isu bahwa dirinya menerima uang dari pihak tertentu untuk memuluskan izin penutuhan.

“Ini murni niat saya untuk membersihkan lingkungan pelabuhan,” tegasnya kepada Posbelitung.co, Minggu (8/9/2024) lalu.

Menurut Ramansyah, pemerintah daerah akan menerbitkan pengumuman di media terkait kepemilikan KM Tanjung Kalian selama dua minggu.

Jika tidak ada yang mengklaim, aset tersebut akan dinilai oleh OPD terkait dan dilelang untuk menentukan pihak yang berhak melakukan penutuhan kapal.

“Proses pengumuman diperpanjang dua minggu, kalau tidak ada komplain dilanjutkan proses selanjutnya,” jelas Ramansyah. (del)